Salin Artikel

BPK: Program Pensiun PNS, TNI dan Polri Belum Transparan dan Akuntabel

Program untuk menjamin perlindungan penghasilan hari tua abdi negara tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KemenPANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Taspen (Persero), dan PT Asabri (Persero).

“Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua tidak efektif,” tulis BPK dalam laporannya seperti dikutip oleh Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Belum Transparan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menilai tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah juga belum menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan jaminan pensiun PNS, sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu paling lambat dua tahun sejak UU diundangkan.

Sementara itu, dalam pelaksanaan pengelolaan pensiun juga masih terdapat beberapa permasalahan.

Di antaranya belum ada peraturan yang jelas mengenai pengelola program pensiun, belum ada penunjukan dewan pengawas yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan program pensiun, dan belum ada penetapan besaran iuran pemerintah selaku pemberi kerja pensiun sejak tahun 1974.

“Akibatnya, pertanggungjawaban pelaksanaan program pensiun PNS, TNI, dan Polri oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua belum transparan dan akuntabel, serta belum tercapainya tujuan reformasi program pensiun PNS, TNI, dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN dan sesuai dengan jaminan sosial nasional,” tulis BPK dalam laporannya.

Pemerintah pun belum menyusun peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program Pensiun PNS, TNI, dan Polri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.


Tak hanya itu, BPK pun menyoroti pengeloaan database para pensiun PNS tersebut yang belum sepenuhnya menggunakan data BKN sebagai dasar kepesertaan dan pembayaran manfaat pensiun.

“Akibatnya, ketidakakuratan penerimaan iuran pensiun maupun pembayaran pensiun, serta ketidakakuratan data kepesertaan dalam perhitungan yang dilakukan badan penyelenggara,” tulis laporan tersebut.

BPK juga menilai pengelolaan akumulasi iuran pensiun (AIP) belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Di antaranya, pemerintah tidak mengatur bentuk pengelolaan risiko investasi saham yang mengalami penurunan nilai dan penyertaan langsung.

Pemerintah pun belum menetapkan kebijakan sanksi atas adanya penurunan dana AIP dan/atau capaian hasil investasi AIP yang tidak mencapai target oleh badan penyelenggara.

Selain itu, terdapat penempatan saham yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian pada PT Asabri dan penyertaan langsung PT Taspen pada PT WTR belum sepenuhnya sesuai dengan PMK terkait dengan Pengelolaan AIP.

“Akibatnya, capaian kinerja atas pengelolaan dan penggunaan dana AIP belum memberikan hasil yang maksimal dan dapat diukur secara andal,” ungkap BPK.

Rekomendasi

BPK pun memberikan rekomendasi terkait dengan tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri.

Pertama, Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Menteri PANRB, yang berwenang menetapkan kebijakan tentang sistem pensiun PNS, serta instansi terkait lainnya.

Kedua, Menteri PANRB agar menyusun rencana penyelesaian peraturan pelaksanaan terkait dengan pengalihan program pensiun PNS, TNI, dan Polri yang sesuai kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.


Ketiga, Kepala BKN agar menetapkan peraturan terkait dengan prosedur rekonsiliasi atas data PNS aktif dan pensiun dengan Kementerian Keuangan untuk pemutakhiran data iuran dan pembayaran pensiun.

Keempat, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengelolaan risiko pengelolaan keuangan negara yang mempertimbangkan nilai kewajiban jangka panjang jaminan pensiun PNS, TNI, dan Polri, serta mengungkapkan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan pemerintah.

Kelima, BPK juga meminta Menteri Keuangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atas tindak lanjut pengendalian risiko dan perbaikan kinerja investasi saham yang dilakukan oleh PT Asabri dan tindak lanjut penjaminan investasi penyertaan langsung kepada PT WTR yang lebih aman dan konservatif oleh PT Taspen.

Menteri Keuangan juga perlu meminga Direktur PT Asabri untuk menetapkan pengendalian risiko investasi saham saat pembelian dan apabila saham mengalami penurunan nilai, serta membuat action plan dan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja investasi saham pada PT Asabri yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan sudah mengalami penurunan nilai.

https://money.kompas.com/read/2020/05/06/063000526/bpk--program-pensiun-pns-tni-dan-polri-belum-transparan-dan-akuntabel

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kurs Rupiah Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS, Ekonom: Baru Permulaan

Kurs Rupiah Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS, Ekonom: Baru Permulaan

Whats New
Mau Tarik Tunai BCA di Indomaret Terdekat? Cek Syarat dan Biayanya

Mau Tarik Tunai BCA di Indomaret Terdekat? Cek Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Menimbang Keberadaan Aplikasi MyPertamina

Menimbang Keberadaan Aplikasi MyPertamina

Whats New
7 Perusahaan Bakal Ikut Produksi Minyakita Rp 14.000 Per Liter

7 Perusahaan Bakal Ikut Produksi Minyakita Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Tambah Kapasitas Produksi, Rohto Gelontorkan Dana 10 Juta Dollar AS untuk Perluasan Pabrik

Tambah Kapasitas Produksi, Rohto Gelontorkan Dana 10 Juta Dollar AS untuk Perluasan Pabrik

Rilis
Penyebab Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS

Penyebab Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Tembus Rp 15.000 Per Dollar AS

Whats New
PGN dan PT Kilang Pertamina Internasional Kolaborasi Bangun Pipa Gas Senipah-Balikpapan

PGN dan PT Kilang Pertamina Internasional Kolaborasi Bangun Pipa Gas Senipah-Balikpapan

Whats New
Sri Mulyani: Ketahanan Pangan RI Aman, tapi Waspada Tekanan Inflasi Pangan

Sri Mulyani: Ketahanan Pangan RI Aman, tapi Waspada Tekanan Inflasi Pangan

Whats New
Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal, APPBI Dukung Asalkan Pandemi Cepat Berlalu

Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal, APPBI Dukung Asalkan Pandemi Cepat Berlalu

Whats New
IHSG Turun 1,1 Persen, Rupiah Kian Melemah Jadi Rp 15.026 Per Dollar AS

IHSG Turun 1,1 Persen, Rupiah Kian Melemah Jadi Rp 15.026 Per Dollar AS

Whats New
Kemendag Mulai Pasarkan 5.000 Liter Minyakita Rp 14.000 Per Liter Hari Ini

Kemendag Mulai Pasarkan 5.000 Liter Minyakita Rp 14.000 Per Liter Hari Ini

Whats New
Health Insurtech Rey Rilis Asuransi Berbasis Membership, Harga Mulai Rp 35.000 Per Bulan

Health Insurtech Rey Rilis Asuransi Berbasis Membership, Harga Mulai Rp 35.000 Per Bulan

Whats New
Mendag Zulhas: Minyakita Sudah Ada Izin Edarnya, Siapa Saja Bisa Beli

Mendag Zulhas: Minyakita Sudah Ada Izin Edarnya, Siapa Saja Bisa Beli

Whats New
Kemenaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Berbenah Diri dan Dukung Iklim Investasi

Kemenaker Minta Pengawas Ketenagakerjaan Berbenah Diri dan Dukung Iklim Investasi

Whats New
ITDC Optimis Pembangunan Tahap 1 Tana Mori Berjalan Sesuai Target

ITDC Optimis Pembangunan Tahap 1 Tana Mori Berjalan Sesuai Target

Rilis
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.