Pemerintah Bakal Dapat Utang dari ADB Rp 22,5 Triliun

Luky mengatakan, besaran utang yang akan ditarik oleh pemerintah sebesar 1,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 22,5 triliun (kurs: Rp 15.000).

Diharapkan, pembiayaan tersebut bisa segera dicairkan pada kisaran bulan Mei dan Juni tahun ini.

"Pinjaman project dengan physical distancing enggak untuk dieksekusi, makanya program non budget support. Kami sampaikan, misalnya dengan ADB, skema khusus countercyclical facility. Kita bisa dapatkan 1,5 miliar dollar AS," ujar Luky dalam video conference, Jumat (8/5/2020).

"Kapan dicairkan? Mudah-mudahan bulan Mei dan Juni," jelas dia.

Selain itu, Luky mengatakan pemerintah hingga saat ini telah mengantongi pinjaman dari beberapa lembaga multilateral seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), JICA, hingga Bank Dunia sebesar 7 miliar dollar AS

Luky menuturkan, komitmen tersebut bisa digunakan sebagai pembiayaan APBN 2020 yang totalnya mencapai Rp 1.439,8 triliun.

Namun demikian, pihaknya masih belum bisa merinci detil dari pinjaman dari beberapa lembaga internasional tersebut.

"Saat ini kita komitmen 7 billion dollar AS, tapi masih workout detailnya, tapi perkiraan bisa kumpulkan 7 billion dollar AS dan bisa menopang menutupi kemampuan pembiayaan kita," jelasnya.

Secara keseluruhahan tahun ini jumlah pembiayaan mencapai Rp 1.439,8 triliun.

Secara lebih rinci, pembiayaan utang tersebut untuk memenuhi kebutuhan defisit APBN 2020 yang sebesar Rp 852,9 triliun, pembiayaan untuk investasi yang salah satunya program pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Rp 153,5 triliun, serta pembiayaan utang jatuh tempo Rp 433,4 triliun.

Sumber dari pembiayaan utang tahun ini akan berasal dari penarikan pinjaman senilai Rp 150,5 triliun dan penerbitan SBN Rp 1.289,3 triliun.

Adapun realisasi penerbitan SBN per 31 Maret 2020 sebesar Rp 221,4 triliun. Adapun sisa SBN yang akan diterbitkan sepanjang kuartal II hingga kuartal IV-2020 sebesar Rp 856,8 triliun melalui lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel, penjualan surat utang secara bilateral (private placement), dan penerbitan SBN valuta asing (valas).