Biayai Defisit Fiskal, BI Sudah Borong SBN Rp 22,8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) sudah membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana Rp 22,8 triliun hingga 14 Mei 2020.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pembelian SBN di pasar perdana semata-mata untuk membiayaai defisit fiskal pemerintah yang tembus lebih dari 5 persen akibat Covid-19.

"Saya sampaikan selama ini sejak keputusan bersama ini diputuskan BI telah membeli Rp 22,8 triliun SBN dari pasar perdana yang diterbitkan pemerintah untuk defisit fiskal sampai 14 Mei 2020. Kami akan tetus mendukung pemerintah untuk pembiayaan defisit fiskal," kata Perry dalam konferensi video, Selasa (19/5/2020).

Di sisi lain Perry menyebut, BI juga telah memberikan remunerasi sebesar 80 persen dari BI rate atau 3,6 persen atas rekening pemerintah di Bank Indonesia.

"Kami bersedia untuk melakukan burden sharing secara bersama (dengan pemerintah) karena semua ini ditujukan bagaimana kita bisa segera pulih dari Covid-19," sebut BI.

Terkait pembelian SBN di pasar perdana, BI bisa membelinya melalui tiga cara, yakni sebagai non-competitive bidder, green shoe option, maupun private placement.

Melalui non-competitive bidder, BI diperbolehkan membeli maksimal 25 persen dari target lelang maksimum dan 30 persen untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pembelian surat utang pemerintah di pasar perdana oleh BI diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Dalam non competitive bidder, dirasakan target belum bisa dicapai, BI bisa melalui green shoe option dengan target lelang sama dengan non competitive bidder. Bila tidak mencukupi, kami bisa private placement dengan harga tinggi sesuai kebutuhan pemerintah," pungkas Perry.

Sebelumnya, BI telah menyerap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,7 triliun pada Selasa (21/4/2020).

Serapan itu merupakan bagian kecil dari jumlah lelang yang dimenangkan Rp 9,98 triliun dengan jumlah penawaran masuk mencapai Rp 18,8 triliun.