Bukan Gertakan, Trump Serius Ancam Tutup Twitter dkk

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, baru-baru ini memperkenalkan rancangan UU yang bisa membatalkan atau melemahkan UU lama yang selama ini melindungi perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk Twitter dan Facebook.

Dilansir dari Reuters, Jumat (29/5/2020), beleid aturan baru itu nantinya akan mengatur platform media sosial yang kontennya menurut pemerintah dinilai sering kelewatan.

Beberapa waktu lalu, Trump sempat bersitegang dengan Twitter, lantaran cuitannya untuk pertamakalinya mendapat label cek fakta (fact-check) oleh platform tersebut.

Label cek fakta adalah sebuah peringatan agar pengguna mengecek fakta terlebih dahulu sebuah unggahan di Twitter terkait fakta kebenarannya.

Cuitan Trump yang ditandai Twitter yakni yang terkait dengan pemungutan suara yang bisa jadi sebab manipulasi pemilih dan dinilainya mengarah pada dugaan kecurangan.

Trump mengancam akan mengatur lebih ketat perusahaan-perusahaan media sosial, bahkan tak segan mengancam akan menutupnya dengan aturan yang baru nanti.

Trump berkeras ingin merevisi bahkan menghapus salah satu ketentuan di UU yang dikenal sebagai "Section 230" yang selama ini melindungi raksasa-raksasa teknologi dari pertanggungjawaban atas konten yang diunggah pengguna media sosial.

Menurut Trump, Jaksa Agung AS William Barr akan menyusun RUU itu sesegera mungkin untuk mengatur perusahaan media sosial.

Pada Rabu lalu, dilaporkan Reuters, rencana Gedung Putih membatasi media sosial terungkap dari salinan RUU yang menurut pakar hukum bisa menjerat perusahaan teknologi.

"Apa yang saya pikir bisa kita katakan adalah kita akan mengaturnya," tegas Trump sebelum menandatangani beleid RUU tersebut.

"Partai Publik merasa bahwa platform media sosial benar-benar membungkam suara-suara konservatif. Kami akan sangat mengatur, atau menutupnya sebelum kita membiarkan hal seperti ini terjadi," kata Trump lagi.

Trump juga mengaku sudah mendekati Partai Demokrat untuk meloloskan rencananya itu.

Dianggap bahayakan ekonomi AS

Seorang juru bicara Google mengatakan, rencana Trump tersebut bisa membahayakan ekonomi AS. Sementara juru bicara Facebook, perusahaannya tetap berupaya menyensor pengguna yang dianggap menyerang atau menyerang siapa pun.

Banyak kalangan menilai, upaya Trump tersebut sebagai rencana memaksa perusahaan-perusahaan media sosial mengubah kebijakan pengaturan di platform yang selama ini dianggap merugikan dirinya.

Profesor Hukum dari Universitas Yale, Jack Balkin, mengatakan Trump tengah mencoba menakut-nakuti, memaksa, dan membujuk perusahaa media sosial untuk tidak melakukan hal-hal yang dinilai merugikan Trump.

Wacana Trump tersebut sempat membuat saham perusahaan media sosial bergejolak. Saham Twitter sempat merosot hingga 4 persen, Facebook turun 1,6 persen, dan Alphabet yang jadi induk Google sahamnya tercatat naik tipis.

Trump sendiri selama ini dikenal sebagai pengguna Twitter yang aktif. Dia hampir setiap hari mempromosikan kebijakannya dalam cuitan-cuitannya, termasuk untuk menyerang lawan-lawan politiknya.

Meski menjadi pengguna Twitter, Trump mengkritik kalau media sosial ini seringkali bias dalam perpolitikan di AS, dan menurutnya kerapkali mendukung Demokrat.

Selain Twitter, Trump juga kerap melontarkan tuduhan tak berdasar pada Facebook, media sosial yang malah sering digunakan Trump untuk iklan kampanyenya.