Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Mengapa Pemerintah Memungut Pajak untuk Transaksi Netflix dkk?

Hal ini akan dilakukan bila perusahaan penyedia jasa produk tersebut telah memenuhi beberapa kriteria dan ditunjuk secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penyedia barang/jasa digital dari luar negeri yang menjual produknya di Indonesia melalui e-commerce atau yang dalam aturan ini disebut sebagai PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) wajib melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN .

Kebijakan itu tercantum dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 48/PMK.03/2020 yang ditetapkan tanggl 5 Mei 2020 dan berlaku mulai 1 Juli 2020.

Sebagai contohnya adalah penjualan musik/lagu oleh Spotify yang dapat langsung dinikmati melalui sarana internet oleh konsumen di Indonesia, maka Spotify atau melalui agen atau perwakilan yang ditunjuknya, wajib memungut PPN atas transaksi tersebut.

Meskipun kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, namun sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru dari regulasi ini. Mengapa?

Dalam UU PPN yang berlaku saat ini disebutkan bahwa yang menjadi objek PPN adalah termasuk juga pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dalam Pasal 3 ayat 3A UU PPN disebutkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang/Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang/Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud tersebut.

Dengan aturan tersebut, seharusnya apabila kita berlangganan musik melalui Spotify wajib memungut dan menyetorkan PPN dari Spotify.

Namun pada praktiknya, hal itu sangat sulit dilakukan, terutama bila pengguna manfaat di dalam negeri adalah orang pribadi/konsumen ritel. Sehingga tidak ada PPN yang dipungut dari transaksi tersebut.

Sementara itu, atas musik/lagu yang sama namun dibeli melalui dalam negeri melalui pembelian secara konvensional maupun online dari dalam negeri dikenakan PPN.

Dengan aturan yang baru ini, maka atas barang yang sama dikenakan PPN baik yang diperoleh dari PMSE luar negeri maupun dalam negeri. Sehingga akan akan terwujud kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) baik antara pelaku usaha konvensional  dan  pelaku usaha ekonomi digital dan juga antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam negeri dan  di luar negeri.

Bagaimana cara mememungut PPN atas penjual dari luar negeri? Melalui regulasi yang baru ini, pemerintah akan menunjuk pelaku usaha PMSE, yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar Negeri, dan/atau PPMSE Dalam Negeri sebagai pemungut PPN.

Setelah memenuhi kriteria tertentu, Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan keputusan subyek yang wajib menjadi pemungut PPN untuk transaksi e-commerce ini. Kriteria tertentu tersebut adalah nilai transaksi dan/atau jumlah akses trafik dari PMSE tersebut.

Contohnya, bila Spotify nilai transaksi atau jumlah trafiknya telah memenuhi kriteria dan telah ditunjuk secara resmi oleh Ditjen Pajak sebagai pemungut PPN, maka Spotify wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN atas transaksi yang dilakukan pengguna dari Indonesia.

Bagaimana Spotify dapat menentukan bahwa pengguna produknya berasal dari Indonesia? Hal ini dapat dilakukan bila pembelinya bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia yang diketahui melalui alamat korespondensi atau penagihan Pembeli Barang berlokasi/berada di Indonesia.

Atau dapat juga bila melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia. Selain itu juga dapat dilihat bila transaksi dilakukan dengan menggunakan alamat internet protocol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

Dengan adanya regulasi ini maka akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah untuk melakukan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pemungutan PPN atas transaksi PMSE luar negeri juga sudah diberlakukan di beberapa negara seperti Uni Eropa, China, Korea Selatan. Hal ini juga sudah selaras dengan laporan yang dikeluarkan oleh OECD dalam Global Forum on VAT 2019 di Australia. 

Laporan itu menyebutkan bahwa pebisnis e-commerce wajib bertanggung jawab atas pemungutan PPN dari penjualan yang dilakukan pedagang melalui platform mereka.

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia juga senantiasa mentaati aturan yang berlaku secara internasional di beberapa negara. Sehingga pada pelaksanaannya diharapkan tidak terjadi konflik dengan negara di mana pebisnis e-commerce itu terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Untuk itu juga, pemerintah belum menetapkan pajak penghasilan terhadap transaksi e-commerce karena OECD dan G20 belum mencapai kesepakatan global yang dapat diberlakukan untuk pajak penghasilan atas transaksi e-commerce.

Sebagai warga negara, tentu juga kita bangga karena pemerintah Indonesia berani untuk memungut PPN dari pebisnis e-commerce ini. Dengan demikian telah terjadi aspek fairness/keadilan antara pelaku perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

https://money.kompas.com/read/2020/06/01/081000626/mengapa-pemerintah-memungut-pajak-untuk-transaksi-netflix-dkk

Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke