Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN, Untuk Apa?

Bendahara Negara itu mengatakan, dukungan tersebut diberikan kepada BUMN yang memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak.

Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk dukungan kepada BUMN dalam program PEN mencapai Rp 52,27 triliun. Dukungan tersebut diberikan kepada 12 BUMN yang turut serta dalam penyaluran subsidi, bansos serta bakal diberikan baik dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) hingga dana talangan.

"Jadi program pemulihan ekonomi yang dilakukan melalui BUMN mencakup 12 BUMN dari sisi subsidi, dari sisi penyaluran bansos, dari sisi PMN, dan dana talangan totalnya Rp 52,27 triliun," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (3/5/2020).

Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada Perum Bulog berupa pembelian stok beras untuk bantuan sosial (bansos) senilai Rp 10,5 triliun.

Pemerintah pun memberikan dukungan berupa dana talangan modal kerja bagi lima BUMN, yaitu KAI sebesar Rp 3,5 triliun, PT Pembangunan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC Rp 500 miliar juga Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas sebesar Rp 650 miliar.

Pemerintah pun memberikan dukungan kepada grup holding PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN. Namun, Sri Mulyani tak menjelaskan jumlah dana yang diberikan.

"Ada dua BUMN yang dalam hal ini Pak Erick akan sampaikan, yakni Garuda Indonesia dan Krakatau Steel, yang diberikan dana talangan. Namun Menteri BUMN masih akan melakukan lagi, untuk skema yang paling baik untuk mendukung dua BUMN tersebut," jelas Sri Mulyani.

PMN yang rencananya bakal diberikan pemerintah akan sebesar Rp7,5 triliun, sebelumnya pemerintah telah berencana mengalokasikan anggaran untuk PMN Hutama Karya sebesar Rp 3,5 triliun. Alhasil, total PMN yang akan diberikan kepada Hutama Karya tahun ini sebesar Rp 11 triliun.

Kemudian kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI sebesar Rp 6 triliun.

Pemberian PMN ini berkaitan dengan program penjaminan kredit modal kerja darurat kepada PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo.

"Ada PMN non tunai juga (untuk BPUI) sebesar Rp 268 miliar," kata Sri Mulyani.

Lalu, ada pula PMN untuk PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sebesar Rp2,5 triliun. Angkanya naik dari alokasi awal yang hanya Rp 1 triliun.

"Ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam memberikan dukungan kepada usaha ultra mikro di bawah Rp10 juta," jelas Sri Mulyani.

Selain dukungan dalam program PEN, pemerintah juga bakal melakukan pembayaran kompensasi untuk PLN senilai Rp 45,42 triliun dan PT Pertamina (Perser) Rp 45 triliun. Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kebijakan pemerintah untuk konsumsi listrik dan BBM non subsidi.

Hal tersebut tak terhitung sebagai program PEN, namun lebih kepada pemenuhan kewajiban pemerintah kepada kedua BUMN tersebut.