PGN Sepakati Penetapan Harga Gas dengan Pelanggan Industri Tertentu

KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk bersama Asosiasi Industri Tertentu Pengguna Gas Bumi, Kementerian ESDM, Kementerian Industri, dan pelanggan industri, telah menyelesaikan pembahasan review komersial dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).

Sejalan dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Nomor 8 Tahun 2020.

PGN pun telah menandatangani Kesepakatan Implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 89.K/ 2020 terkait komitmen kebijakan penetapan harga gas dengan pelanggan industri tertentu, di Auditorium Graha PGAS, Jumat (5/6/2020).

Direktur Komersial PGN Faris Aziz menyatakan, pelaksanaan nota kesepahaman mencakup 188 pelanggan dari 7 sektor industri tertentu.

Lebih lanjut, SKK Migas mengalokasikan gas sebesar 399 Billion British Thermal Unit Per Day (BBTUD) untuk PT PGN Tbk grup.

PGN pun menyalurkannya kepada 6 sektor industri, yakni kaca, keramik, baja, oleokimia, petrokimia dan sarung tangan karet.

Sementara itu, pada sektor pupuk PGN berkomitmen langsung dengan produsen.

“Kepmen ESDM 89.K tahun 2020 akan berlaku setelah pemasok dari sisi hulu menyelesaikan penandatanganan Letter of Agreement (LoA),” kata Faris, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Direktur Utama PGN Suko Hartono mengatakan, pihaknya berkomitmen menyesuaikan produk pelanggan untuk memastikan benefit gas hulu tersalurkan kepada pelanggan di hilir.

“PGN termotivasi mendukung industri ke arah yang semakin maju sehingga dapat memberi benefit berkelanjutan bagi negara. Program perluasan layanan, baik konektivitas maupun aksebilitas gas bumi PGN, diharapkan dapat mengembangkan layanan industri dan komersial,” kata Suko.

Saat ini, PGN bersama pemasok sedang menyelesaikan kesepakatan terkait ketersediaan alokasi gas. Paling baru adalah penandatanganan LoA dengan Pertamina Hulu Energi (PHE) Group mengenai kesepakatan penyesuaian harga gas.

Kesepakatan tersebut dirasa akan berdampak signifikan pada operasional dan finansial PGN.

“Dalam rangka mengurangi dampak penurunan pendapatan, internal PGN akan melakukan efisiensi besar-besaran, mengoptimalisasi jaringan infrastruktur subholding gas, menurunkan biaya operasi, serta optimalisasi peluang-peluang komersial lainnya,” kata Suko.

Suko pun berharap, pemerintah dapat memberi kebijakan yang memudahkan supply gas.

“PGN yakin, pemerintah memiliki opsi mengembangkan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi nasional dengan tetap menggandeng PGN yang selama ini mengelola 96 persen infrastruktur gas nasional, sebagai mitra utama,” kata Suko.