Salin Artikel

Ada Dugaan Jasa Rapid Test Mahal, Ini Hasil Penelitian KPPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menuntaskan penelitian dalam proses penegakan hukum atas dugaan perjanjian penjualan barang mengikat (tying-in).

Ini terkait produk alat uji cepat atau rapid test untuk diagnosis Covid-19 di berbagai rumah sakit.

Dalam penelitian atas dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, KPPU menyimpulkan sebagian besar rumah sakit yang menjadi objek penelitian tersebut telah melakukan perubahan perilaku dengan menyesuaikan bentuk pemasaran produk rapid test.

"Para pelaku usaha telah melakukan perubahan dalam hal menjual jasa rapid test. Dalam berbagai brosur jasa layanan yang dikeluarkan rumah sakit, penawaran rapid test yang terpisah dengan uji layanan kesehatan lainnya telah mulai dilakukan," ujar Juru bicara KPPU Guntur Saragih melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2020).

Saat ini, lanjut Guntur, masyarakat telah dapat membeli layanan rapid test tanpa harus membeli bentuk paket dengan beberapa layanan jasa kesehatan lainnya saat melakukan diagnosis Covid-19.

Meskipun demikian, KPPU menilai perilaku seperti ini dapat masuk kategori penyelidikan, jika dalam prakteknya menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Namun begitu, sampai saat ini, KPPU belum menemukan bukti yang cukup kuat untuk dijadikan ke tahapan penyelidikan, khususnya pemenuhan unsur dampak persaingan usaha tidak sehat.

"KPPU akan tetap memantau informasi yang berkembang di masyarakat terkait pemasaran produk dan layanan kesehatan di masa pandemi," katanya. 


KPPU juga meminta kepada masyarakat agar segera melapor ketika menemukan adanya upaya tying-in atau bentuk-bentuk pelanggaran lain oleh penyedia layanan kesehatan.

"Jika menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana imbauan di atas, dapat menyampaikan laporan dugaan melalui surat elektronik ke pengaduan@kppu.go.id. Informasi lebih lanjut perihal tata cara pengaduan, dapat diperoleh melalui https://www.kppu.go.id/id/hubungi-kami/," jelasnya.

Sebelumnya, KPPU telah melakukan penelitian perkara inisiatif sejak 13 April 2020 sebagai upaya tindaklanjut informasi dari masyarakat yang mengeluhkan penawaran jasa rapid test Covid-19 secara paket dan menyebabkan tingginya harga jasa tersebut.

Penelitian difokuskan pada upaya penemuan bukti-bukti yang menunjang dugaan pelanggaran dan dilaksanakan melalui survei lapangan dan pemanggilan berbagai pihak terkait.

Dalam penelitian, KPPU telah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari berbagai rumah sakit yang diduga melakukan praktek tying-in layanan untuk rapid test.

KPPU juga meminta keterangan ahli, serta melakukan survei lapangan di Jabodetabek dan kota di mana terdapat Kantor Perwakilan KPPU, antara lain di Medan, Lampung, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

https://money.kompas.com/read/2020/06/13/092600226/ada-dugaan-jasa-rapid-test-mahal-ini-hasil-penelitian-kppu

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi CEO Baru Twitter, Berapa Kekayaan Parag Agrawal?

Jadi CEO Baru Twitter, Berapa Kekayaan Parag Agrawal?

Whats New
Hunian Berkonsep TOD Pertama di Deli Serdang Siap Dihuni

Hunian Berkonsep TOD Pertama di Deli Serdang Siap Dihuni

Rilis
Tuntutan Buruh ke Ridwal Kamil: Cabut Keputusan Kenaikan UMP Jabar 2022

Tuntutan Buruh ke Ridwal Kamil: Cabut Keputusan Kenaikan UMP Jabar 2022

Whats New
SKK Migas-Premier Oil Temukan Cadangan Migas di Perbatasan Indonesia-Vietnam

SKK Migas-Premier Oil Temukan Cadangan Migas di Perbatasan Indonesia-Vietnam

Whats New
Menurut Gubernur The Fed, Ini 3 Ancaman Varian Omicron ke Ekonomi AS

Menurut Gubernur The Fed, Ini 3 Ancaman Varian Omicron ke Ekonomi AS

Whats New
OJK Beberkan Tantangan yang Tengah Dihadapi oleh BPR dan BPRS

OJK Beberkan Tantangan yang Tengah Dihadapi oleh BPR dan BPRS

Whats New
DPR Restui Juda Agung dan Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur BI

DPR Restui Juda Agung dan Aida S. Budiman sebagai Calon Deputi Gubernur BI

Whats New
Cek Tarif SLO PLN 2021 untuk Tambah Daya dan Pasang Listrik Baru

Cek Tarif SLO PLN 2021 untuk Tambah Daya dan Pasang Listrik Baru

Whats New
Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

Whats New
Kerjasama Smesco Indonesia dan Kimia Farma Bukukan Penjualan Produk UMKM Rp 3 Miliar

Kerjasama Smesco Indonesia dan Kimia Farma Bukukan Penjualan Produk UMKM Rp 3 Miliar

Rilis
Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

Whats New
Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru

Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Aman Saat Nataru

Whats New
Widodo Makmur Perkasa Tetapkan Harga IPO Rp 160, Incar Dana Segar Rp 707,04 Miliar

Widodo Makmur Perkasa Tetapkan Harga IPO Rp 160, Incar Dana Segar Rp 707,04 Miliar

Rilis
Kementan Optimalkan Pasar Mitra Tani untuk Amankan Pasokan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

Kementan Optimalkan Pasar Mitra Tani untuk Amankan Pasokan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

Rilis
APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

APLN Bayarkan Kupon Obligasi Global Senilai 300 Juta Dollar AS

Rilis
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.