Hingga Akhir Mei 2020, Pemerintah Sudah Salurkan Bansos Rp 61,4 Triliun

Jumlah tersebut meningkat 30,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 54 triliun.

Lonjakan realisasi penyaluran bansos tersebut terjadi lantaran pemerintah memang meningkatkan anggaran belanja bansos untuk meredam dampak pandemi Covid-19 terhadap pelemahan perekonomian.

"Belanja bansos mengalami kenaikan tinggi karena untuk bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak Covid-19," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (16/6/2020).

Di dalam paparannya, Sri Mulyani pun menjelaskan belanja bansos disalurkan melalui beberapa kementerian. Alokasi bansos paling besar yakni pada Kementerian Sosial mencapai Rp 45,5 triliun.

Jumlah itu naik 69,3 persen dari Mei tahun lalu yakni Rp 26,9 triliun. Kemudian, Kementerian Kesehatan sebesar Rp24,3 triliun dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8,6 triliun.

Lebih lanjut Sri Mulyani pun merinci, alokasi bansos paling besar untuk pembayaran kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 31,6 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jumlah tersebut naik dari Mei tahun lalu yakni Rp 30,3 triliun.

"Pembayaran iuran PBI melalui BPJS Kesehatan sudah dilakukan, dimajukan dengan Peraturan Presiden yang baru" imbuhnya.

Berikutnya, bansos untuk penanggulangan kemiskinan seperti kartu sembako realisasinya mencapai Rp 26,3 triliun, meningkat 254,3 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp 7,4 triliun.

Bansos yang diperuntukkan bagi perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) realisasinya sebesar Rp 19,5 triliun, turun tipis jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 19,6 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan belanja bansos untuk pemberdayaan sosial senilai Rp 1,3 triliun, serta rehabilitasi sosial dan penanggulangan bencana masing-masing Rp 100 miliar.