Awal Mula Program Kartu Prakerja Mendadak Jadi Kursus Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak pertama kali dibuka pendaftarannya pada 11 April 2020, Kartu Prakerja 2020 menuai polemik di masyarakat. Program yang tujuan utamanya untuk mengurangi angka pengangguran ini dipercepat pelaksanaannya untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona atau Covid-19.

Kartu Pekerja sendiri merupakan salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2019. Dia menjanjikan pengangguran bisa mendapatkan insentif dan diberikan pelatihan secara gratis bersertifikat.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengatakan rancangan program Kartu Prakerja sebenarnya sudah ada sejak lama. Pelatihannya juga awalnya dirancang secara tatap muka atau offline.

"Ya, merancangnya itu sudah lama. Pasca-pilpres kemudian janji (kampanye) kan harus dideliver. Intinya, Kartu Prakerja tidak bisa menggantikan pendidikan formal, baik itu pendidikan vokasi maupun pendidikan non-vokasi," ungkap Denni seperti dikutip dari Harian Kompas, Rabu (17/6/2020).

Menurut dia, awal mulanya, tak ada pelatihan yang dirancang diselenggarakan secara online. Ide kursus online Kartu Prakerja muncul setelah merebaknya pandemi wabah virus corona.

Perubahan rencana mendadak ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan status darurat corona. Di mana ada pembatasan aktivitas untuk pencegahan Covid-19.

"Ya, kedaruratan karena Covid-19. Hingga Februari, sebagian besar pelatihan masih dirancang offline. Banyak lembaga pelatihan, SMK, perusahaan yang punya reputasi pelatihan sangat bagus sudah dikontak," ujar Denni.

"Ada rencana memakai dana desa untuk menggerakkan anak-anak desa ke kota tempat pelatihan dilakukan. Kami selalu berpikir pelatihan offline bahkan hingga akhir Februari 2020 itu," kata dia lagi.

Lalu dengan semangat program yang tetap harus berjalan meski saat Covid-19, pelatihan offline ditiadakan sementara dan digantikan dengan metode pelatihan online Kartu Prakerja.

Sementara itu, menurut Denni, pendaftaran Kartu Prakerja memang sejak awal sudah ditentukan lewat online di sejumlah marketplace yang ditunjuk. Tujuannya untuk menjangkau peserta yang lebih luas.

"Dengan kapasitasnya sebagai marketplace, sementara saat itu konsep pelatihannya tetap offline, hanya penjualannya lewat marketplace," ungkap Denni.

"Jadi bukan pelatihan online, tapi pelatihan offline yang dijual di situ. Pelatihan bahasa Inggris dengan tatap muka, misalnya, tapi pelatihan itu dijual lewat marketplace. Tujuannya supaya peserta gampang mencarinya," tambahnya.

Sebagai informasi, berbagai kontroversi sempat mewarnai pelaksanaan Kartu Prakerja. Banyak pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui program Kartu Prakerja tak efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran.

Harga sejumlah pelatihan online yang disediakan juga dinilai cukup mahal lantaran banyak pelatihan serupa bisa ditemukan gratis di internet.

Pasalnya, dari total anggaran sebanyak Rp 20 triliun, sebanyak Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja, akan mengalir ke kantong-kantong lembaga pelatihan.

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.

Sebelumnya, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai upaya pemerintah memberikan kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat ini, mengingat korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan-pelatihan berbayar yang mirip konten gratisan di YouTube.

“Bukan pelatihan secara online yang dibutuhkan, tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima.

Bhima menyebutkan, dengan dana Rp 1 juta per orang dikalikan dengan target kartu prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK, maka totalnya dana yang dibutuhkan pemerintah adalah Rp 5,6 triliun. Nominal ini jika diberikan dalam bentuk tunai akan lebih membantu korban PHK mencukupi kebutuhan hidup.

“Ngapain mengeluarkan anggaran negara? Mubazir. Kalau itu diberikan kepada korban PHK itu akan lebih bermanfaat,” kata dia.

Polemik Ruangguru di Kartu Prakerja

Penunjukan Ruangguru jadi satu dari delapan mitra penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja menimbulkan polemik. Pasalnya, Ruangguru merupakan perusahaan startup milik Belva Devara yang saat itu menjabat sebagai Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi.

Belakangan setelah menuai kontroversi, Belva akhirnya memutuskan mundur dari posisinya sebagai Stafsus Milenial. Ruangguru terlibat dalam mitra penyedia pelatihan di Kartu Prakerja lewat Skill Academy.

"Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19," tulis Devara dalam surat terbukanya.

Dirinya berkali-kali menjelaskan, penunjukan Ruangguru sebagai mitra pelatihan online sesuai dengan prosedur. Pemilihan Ruangguru sendiri di Prakerja tidak ada kaitannya dengan posisinya saat itu sebagai Stafsus Jokowi.