Ada 15 Jalan Tol Baru yang Akan Diresmikan di 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan ada 15 ruas jalan tol yang diresmikan sepanjang tahun 2020.

Dikutip dari Antara, Rabu (17/6/2020), Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Trisasongko Widianto, mengatakan setidaknya ada lima ruas tol yang sudah siap diresmikan pada Juni-Juli.

Jalan bebas hambatan baru yang segera diresmikan itu diantaranya Banda Aceh Seksi 4 Indrapuri – Blang Bintang sepanjang 14 km, Pekanbaru – Kandis– Dumai Seksi 1- 6 sepanjang 131 km, dan Depok - Antasari Seksi 2 sepanjang 6 km.

"Jalan tol yang siap diresmikan pada 2020 sejumlah 15 ruas sepanjang 297 km," kata Trisasongko.

Dia menambahkan bahwa lima dari 15 ruas tol tersebut sudah siap diresmikan pada Juni-Juli tahun ini.

Kemudian Cimanggis - Cibitung Seksi 1A sepanjang 3 km, dan Manado-Bitung Seksi 1
& Seksi 2A sepanjang 21 km.

"Jalan tol yang siap dilelangkan tahun 2020 sejumlah 12 ruas jalan, sepanjang 669 km dengan perkiraan biaya investasi sebesar Rp242 triliun," kata dia.

Beberapa ruas tol yang siap dilelang tersebut, antara lain Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap, Jalan Akses Patimban, Jogja – Bawen, Solo – Yogyakarta – NYIA, dan Harbour Toll Road Semarang.

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sembilan proyek tol lainnya telah disiapkan dan segera memasuki prakualifikasi lelang pada Juni - Juli 2020.

Selain proyek jalan tol, Kementerian PUPR juga berencana melakukan lelang proyek sistem transaksi tol non-tunai berbasis multi-lane free flow (MLFF) di sektor jalan tol.

Kementerian PUPR menyebutkan empat ruas tol siap beroperasi pada akhir Juni 2020 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Stimulus untuk pengelola tol

Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) masih membahas rencana pemberian stimulus bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengalami kondisi sulit akibat pandemi Covid-19.

"BUJT mengalami kondisi berat dalam beberapa waktu terakhir sehingga kami bersama kementerian-kementerian lain yakni Kementerian Keuangan serta Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi sedang membahas usulan dari BUJT melalui Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) untuk meminta dukungan stimulus dari pemerintah dalam berbagai bentuk," ujar perwakilan BPJT Eka Pria Anas.

Eka mengatakan bahwa rencana pemberian dukungan stimulus bagi BUJT itu misalnya dapat bersifat moneter, tapi ada juga yang bersifat fiskal atau dukungan regulasi.

Dukungan yang bersifat moneter seperti penggantian dana talangan tanah yang masih menjadi stigma sangat berat bagi pembangunan jalan tol adalah penyediaan tanah.

Tidak hanya berkaitan dengan pembebasan lahan di mana harga pembebasan lahan yang tinggi, namun juga kendala berkaitan dengan permasalahan hukum turut menjadi bagian dari kendala moneter bagi BUJT.

"Intinya kami berencana memberikan stimulus baik fiskal maupun moneter, kemungkinan sebagian besar stimulus fiskal seperti relaksasi dari beberapa hal yang tercantum dalam perjanjian misalnya boleh mengurangi investasi baru yang belum mendesak seperti pembangunan simpang susun baru atau relaksasi terkait waktu financial close," kata Eka.

Selain itu tidak ada proyek konstruksi tol yang secara spesifik diberhentikan, namun mungkin ada sedikit perlambatan karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Sampai saat ini telah terbangun 2.000 km lebih jalan tol, dan masih ada lanjutannya. Tahun ini selain menyelesaikan proyek-proyek jalan tol yang belum selesai di periode pertama Presiden Joko Widodo yang masih dilanjutkan ditambah pembangunan ruas-ruas tol baru sehingga harus membangun 2.500 km lebih jalan tol lagi.

"Jadi di era yang disebut normal baru di mana setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB berakhir kelihatannya justru kami akan mempercepat karena harus memenuhi target-target untuk membangun lebih dari 2.000 km jalan tol lagi," kata Eka.

Hal ini, lanjut dia, memang menjadi tantangan yang sangat berat karena jalan tol yang akan dibangun ini semuanya adalah jalan tol yang bersifat long traffic (tol jarak jauh).

Namun BPJT tetap mendorong hal tersebut kepada BUJT karena memang hal tersebut diarahkan kepada badan usaha dan dengan skema KPBU di mana bebannya berada di badan usaha, sementara pemerintah memberikan dukungan baik secara regulasi, konstruksi atau dukungan dalam bentuk lainnya.