Airlangga: Transformasi Ekonomi Pasca-pandemi Butuh Teknologi Informasi

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pandemi telah menyebabkan penurunan di berbagai sektor ekonomi.

Hal itu bisa terlihat dari menurunnya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, peningkatan pengangguran, dan naiknya angka pengangguran.

Dilansir Kontan Selasa (5/5/2020), Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan PDB Indonesia pada kuartal pertama 2020 hanya 2,97 persen, padahal pada kuartal keempat 2019 mencapai 5,02 persen.

Adapun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, seperti dimuat Kompas.com, Minggu (3/5/2020) menyatakan, pandemi Covid-19 memengaruhi peningkatan pengangguran di Indonesia hingga 10 juta.

Sementara itu, seperti laporan Kompas.com, Rabu (3/6/2020), Kementerian Sosial mengonfirmasi ada peningkatan angka kemiskinan hingga 4 persen akibat pandemi Covid-19.

Untuk itu, pemerintah pun tengah menyiapkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan reset dan transformasi ekonomi.

“Reset menjadi penting karena berbagai sektor ekonomi sudah turun minus. Sehingga, kami akan kembalikan dari minus ke nol, dan nol kami transformasikan agar menjadi positif,” paparnya.

Airlangga mengatakan itu dalam webinar Kajian Ekonomi HIPMI #4 “Reset dan Transformasi Ekonomi: Mendorong Peran Dunia Usaha dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (18/6/2020).

Dia mengatakan, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada kuartal kedua berakibat pada permintaan yang turun dan mengakibatkan supply shock sehingga perlu dilakukan transformasi.

"Untuk pelaksanaan transformasi ekonomi pascapancemi, peran teknologi informasi pun menjadi penting, " kata dia

Pasalnya, selain bisa mempercepat perizinan, penyederhanaan birokrasi, dan reformasi regulasi, teknologi informasi juga bisa mewujudkan banyak hal.

Mulai dari mewujudkan industri 4.0, transformasi digital, infrastruktur, undang-undang, layanan investasi, ekonomi terbarukan, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) via digital.

Nah, pada keadaan pandemi Covid-19 seperti saat ini, justru bisa menjadi momentum bagi percepatan transformasi digital.

Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan hal tersebut bisa dibuktikan dengan pemakaian internet yang meningkat.

“Di tengah pandemi ini banyak orang lebih suka belajar. Ini bisa dilihat dari 10,4 juta orang mendaftar kartu prakerja,” ungkap

Selain meningkatkan kompetensi melalui kartu prakerja selama pandemi, pemerintah juga terus melakukan program strategis nasional, dan mendorong UMKM memanfaatkan platform digital.

“Kemarin terjadi penambahan UMKM dalam waktu yang tidak terlalu lama, 14 Mei sampai 9 Juni, ada sekitar 301.000 UMKM,” jelasnya.

Siapkan lumbung pangan

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga mengatakan pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan geopolitik dan arus internasional.

Hal ini kemudian memicu meningkatnya tensi dan protectionism dari banyak negara.

Menurutnya, beberapa negara mulai berpikir harus memproduksi sendiri beberapa rantai pasokan industri utama, seperti di sektor farmasi dan pangan.

Pemerintah Indonesia pun, menurut Airlangga, akan menyiapkan lumbung pangan dengan mengunjungi beberapa lumbung yang pernah dibuat di beberapa daerah.

“Bapak Presiden memberi arahan fokus pada satu lokasi, yaitu di Kalimantan Tengah, dan ditargetkan kawasannya 160.000 hektar dengan intensifikasi lahan yang sudah ada,” tuturnya.

Investasi di pariwisata kapal pesiar

Sebagai informasi, selain diikuti pemerintah, masyarakat umum, akademisi, dan pengusaha nasional, webinar tersebut juga dihadiri kalangan pengusaha internasional.

Salah satunya adalah investor dari Spanyol, Santiago. Investor ini ingin melakukan investasi kapal pesiar secara langsung di indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga pun menyarankan untuk menyiapkan izin lebih dulu dan itu bisa dilakukan lewat Online Single Submission (OSS).

Dari situ, nanti akan terlihat berapa tagihan yang harus dibayarkan. Sebab, Indonesia juga membangun pelabuhan untuk kapal pesiar di Bali.

“Jadi isunya adalah regulasi dan proses bisnis untuk kapan akan dibuat dan protokol apa yang akan digunakan,” paparnya.

Adapun, webinar ini juga turut dihadiri Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Pada kesempatan tersebut, Hariyadi juga mengusulkan kepada pemerintah untuk berfokus pada penanganan pandemi.

“Bagaimanapun, tanpa penanganan yang tepat, perasaan masyarakat juga khawatir atau was was sehingga tidak dapat menciptakan permintaan atau demand,” ungkapnya.

Untuk itu, selain melakukan tes seperti biasa dia mengusulkan alat pelacakan agar dikeluarkan pemerintah, salah satunya adalah menggunakan aplikasi di ponsel pintar.

“Kalau di negara-negara lain sudah ada tools yang dikaitkan dengan smartphone sehingga bisa mengisolasi orang-orang yang terbukti positif Covid-19,” jelasnya.