Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Telan Biaya Rp 905,1 Triliun

Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai terakhir yang diungkapkan oleh Bendahara Negara itu pada Selasa (16/6/2020). Saat itu, Sri Mulyani mengungkapkan besaran anggaran penanganan Covid-19 dan PEN sebesar Rp 695 triliun.

"Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp 905,10 Triliun, telah menimbulkan pelebaran defisit yang cukup dalam pada APBN 2020," ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari akun instagramnya, @smindrawati, Jumat (19/6/2020).

Namun demikian, Sri Mulyani tidak memberikan rincian mengenai pos-pos anggaran dan sektor yang mengalami peningkatan alokasi anggaran. Sri Mulyani pun tak memberi rincian mengenai pelebaran defisit akibat peningkatan biaya penanganan pandemi dan PEN tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan dalam kondisi yang masih sangat dinamis dan tingkat ketidakpastian yang juga tinggi, asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 adalah 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Dia menilai target tersebut dapat dicapai bila konsumsi masyarakat dapat terus dijaga, investasi dapat ditingkatkan, perdagangan internasional berangsur pulih setelah pukulan terberat akibat pandemi COVID-19 mulai mereda, dan tidak terjadi pukulan kedua (second wave) dari penyebaran covid-19.

"Walaupun tahun 2021 diharapkan dapat menjadi momentum transisi menuju normal pasca pandemi COVID-19, tetapi pemerintah tetap fokus pada agenda reformasi berbagai bidang, yaitu kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan industri, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), perpajakan, sebagai langkah serius menuju high income country," jelas dia.

Sebagai informasi, besaran nilai biaya yang dialokasikan pemerintah untuk menangani pandemi dan PEN terus meningkat.

Sebelumnya, besaran anggaran penanganan Covid-19 Rp 405,1 triliun sebelum akhirnya dinaikkan menjadi Rp 677,2 triliun dengan adanya peningkatan stimulus baik di bidang kesehatan, stimulus perpajakan hingga bantuan pembiayaan untuk UMKM.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan bantuan untuk korporasi seperti BUMN maupun perusahaan padat karya. Jumlah anggaran tersebut pun kembali ditingkatkan menjadi Rp 686,2 triliun.

Kenaikan besaran anggaran tersebut terjadi lantaran ada peningkatan cadangan belanja untuk sektorat serta tambahan stimulus belanja untuk Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 8,9 triliun. Tadinya, anggaran sektoral kementerian dan lembaga sebesar Rp 97,11 triliun.

Terakhir, biaya penanganan Covid-19 kembali bertambah menjadi Rp 695 triliun. Pemerintah kembali meningkatkan anggaran untuk sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun. Selain itu juga menaikkan anggaran untuk pembiayaan korporasi yang tadinya Rp 44,57 triliun menjadi Rp 53,57 triliun.

"Karena ternyata dampak Covid-19 itu meluas, Kita sudah beri bantuan untuk UMKM dengan nilai pinjaman di bawah Rp 10 miliar, sekarang fokus juga ke korporasi padat karya dengan pinjaman di bawah Rp 1 triliun," ujar dia.

Update: Kemenkeu Tegaskan Anggaran Penanganan Covid-19 Rp 695,2 Triliun