Tekan Pengangguran dan Kemiskinan, Kemenkeu Siapkan Cara Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Suminto mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan cara untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran akibat Covid-19.

Adapun cara yang disiapkan yaitu mengganggarkan biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 607,65 triliun dari dua sisi, yakni sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply).

Sisi permintaan diperlukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga yang akhirnya menekan angka kemiskinan, sementara sisi penawaran untuk menekan angka pengangguran.

"Dalam konteks fiscal policy kita manage demand dan supply side, yakni menjaga daya beli dengan mengganggarkan social safety net (perlindungan sosial) menahan kenaikan angka kemiskinan. Kemudian kita support dunia usaha di supply side untuk mencegah terjadinya layoff (PHK) dalam jumlah signifikan," kata Suminto dalam konferensi video, Selasa (23/6/2020).

Suminto mengungkap, pemerintah menganggarkan Rp 205,20 triliun untuk sisi permintaan dan menargetkan lebih dari 40 persen penduduk RI mendapat perlindungan sosial, utamanya untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Beberapa bantuan yang diberikan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), Kartu Prakerja, diskon listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, insentif perumahan bagi MBR, dan sebagainya.

Sementara dari sisi penawaran, pemerintah menggelontorkan Rp 402,45 triliun untuk mendukung bisnis ultra mikro dan UMKM Rp 123,46 triliun, korporasi Rp 169,97 triliun, BUMN Rp 35,15 triliun, pemerintah daerah Rp 15 triliun, dan cadangan perluasan Rp 58,8 triliun.

Harapannya, angka pengangguran dan kemiskinan bisa ditekan seminimal mungkin. Saat ini, pemerintah memproyeksi angka kemiskinan bertambah menjadi 5,71 juta orang dan pengangguran mencapai 5,23 juta orang.

"Outlook terakhir yang dikeluarkan Kemenkeu juga revisi ke bawah, ekonomi bisa terkontraksi -4 persen sampai 1 persen tahun 2020. Makanya dalam kondisi ini kita adjust untuk menahan pertumbuhan lebih dalam," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan akan terjadi pertumbuhan tingkat kemiskinan menjadi 10,63 persen akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Setidaknya bakal ada penambahan jumlah penduduk miskin hingga 4 juta orang jika pemerintah tidak melakukan intervensi melalui program perlindungan sosial.

Dengan demikian, total penduduk miskin diproyeksi bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang.

Sementara, tingkat pengangguran terbuka diproyeksi akan meningkat 4 juta hingga 5,5 juta di tahun 2020. sektor yang paling banyak kehilangan pekerja adalah sektor perdagangan, industri manufaktur, konstruksi, jasa perusahaan, dan akomodasi serta makanan dan minuman.

"Mengenai tingkat pengangguran terbuka itu antara 7,7 persen sampai 9,1 persen di 2021, nah itu angka meningkat 4 juta hingga 5,5 juta. Dan kalau itu terus terjadi dikhawatirkan sampai 2021 pengangguran sampai 10,7 juta hingga 12,7 juta," ujar Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (22/6/2020).