Perbaikan KAI: Kontroversi Kala Jonan Menggusur Pedagang Stasiun

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ignasius Jonan begitu melekat sebagai sosok yang mengubah wajah PT Kereta Api Indonesia (Persero). Pria asal Surabaya ini memimpin BUMN kereta itu pada periode tahun 2009-2014.

Banyak perubahan signifikan sepanjang kepemimpinannya di KAI. Jonan yang lama berkarir di sektor industri keuangan ini mewariskan sejumlah perbaikan layanan penumpang yang sampai saat ini masih bisa dirasakan.

Kendati demikian, mengubah wajah KAI juga bukan hal yang mudah. Di awal-awal masa jabatannya sebagai Dirut KAI, Jonan seringkali disebut sebagai pemimpin bertangan besi yang tak lepas dari kontroversi. Demo mahasiswa hingga penolakan pedagang stasiun seolah makanan sehari-seharinya di periode awal di KAI.

Dilansir dari Harian Kompas, 28 Mei 2013, salah satu kericuhan paling diingat di era Jonan yakni saat KAI menggusur puluhan kios pedagang di Stasiun Duri, Jakarta Barat.

Beberapa orang yang menolak penggusuran melempari petugas dengan botol, batu, dan kayu. Aksi mereka kemudian dihalau aparat kepolisian, tetapi massa tetap melempari petugas.

Petugas terus mendesak, dan beberapa orang yang melawan mulai mundur lalu beralih ke rel stasiun. Petugas akhirnya melepaskan tembakan gas air mata. Massa terus beraksi sambil membakar sebuah meja di atas rel. Akibatnya, Stasiun Duri ditutup selama beberapa jam.

Kepala Humas PT KAI Daop I Sukendar Mulya menegaskan, hanya ada 77 kios yang tercatat resmi menyewa kepada PT KAI. Mereka membayar uang sewa ke Senior Manajemen Aset PT KAI atau Kepala Stasiun Duri sebagai perwakilan. Selebihnya adalah kios tidak resmi.

Semua kios yang resmi itu pun masa kontraknya sudah habis. ”Tujuh kios telah habis (kontraknya) pada Februari 2013, sedangkan yang lainnya berakhir lebih awal,” ujar Sukendar.

Penertiban kios sendiri terjadi di puluhan stasiun lainnya. Paling sering dilakukan di sepanjang jalur KRL Stasiun Kota-Bogor. Banyak yang mendukung langkah manajemen KAI, banyak pula yang menolak.

Sebanyak 25 kios dan lapak pedagang kaki lima di Stasiun Juanda ditertibkan KAI beberapa hari sebelumnya. Penertiban tersebut dilakukan untuk sterilisasi stasiun dan persiapan pemakaian pintu dan tiket elektronik pada 1 Juni 2013.

Menurut Sukendar, Stasiun Juanda menjadi salah satu stasiun dari 63 stasiun se-Jabodetabek yang mengalami penertiban.

”Stasiun Juanda adalah stasiun ke-51 yang menjalani penertiban. Penertiban berjalan dengan kondusif karena pedagang cukup kooperatif. Mereka membongkar sendiri lapak dan kiosnya,” ujar Sukendar.

Sebelum ditertibkan, pedagang menempati teras di dekat tangga menuju pintu masuk utama stasiun. Lapak dan kios itu sebagian terbuat dari tiang besi dan sebagian hanya menggunakan meja kayu besar.

Besi, sejumlah meja, dan gerobak milik pedagang sudah disingkirkan dari area stasiun dan diletakkan di tepi jalan. Barang itu beserta sejumlah perlengkapan tidur dan pakaian dipindahkan sendiri oleh para pedagang.

Budi Santoso dari Bidang Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Ombudsman Republik Indonesia mengatakan, pihaknya menerima pengaduan dari perwakilan pedagang yang terusir dari 16 stasiun di Jabodetabek.

”Mereka melaporkan soal penggusuran dan penertiban lahan di sekitar stasiun yang menyebabkan kios/ lapak mereka dibongkar. Kami juga sudah mempertemukan dengan pihak perwakilan PT KAI,” kata dia.

Menurut Budi, persoalan penertiban kawasan di dalam stasiun memunculkan beberapa masalah. Hasil pertemuan antara pedagang dan PT KAI terungkap, para pedagang memang menyewa, bahkan membeli sebagian lahan dari oknum pegawai PT KAI. Di sisi lain, terungkap juga ada sebagian lahan di area stasiun yang disewakan pada jaringan minimarket tertentu.

KAI menegaskan, peron stasiun yang sudah dibersihkan dari kios dan pedagang asongan akan diperuntukkan bagi penumpang yang menunggu kereta dan tidak akan dikomersialkan.

Jonan sendiri terus melanjutkan pembersihan kios atau lapak-lapak pedagang kaki lima di puluhan stasiun yang berada di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Pembongkaran ini beberapa kali sempat mendapat perlawanan, seperti yang terjadi saat pembongkaran belasan kios di Stasiun Pondok Cina, Depok.

Jonan juga memastikan, pembongkaran kios di area stasiun itu bertujuan untuk memperluas peron agar bisa menampung lebih banyak penumpang KRL, dan menyediakan lahan parkir kendaraan penumpang KRL.

”Setelah penataan stasiun selesai, kami akan lihat lagi kalau ada lahan stasiun yang bisa dijadikan area komersial. Nanti, kami buka lelang terbuka,” ucap dia.

Didemo mahasiswa

Penggusuran sebanyak 12 kios di Stasiun Pondok Cina, ditunda setelah sekitar 100 mahasiswa dan belasan pedagang menghadang petugas yang hendak melakukan pembongkaran.

Kios-kios di Pondok Cina itu disewakan PT Kereta Api Commuter Jabodetabek kepada perseorangan dan sudah berakhir pada 12 Desember 2012.

Sebelumnya, sebanyak 57 kios yang lain sudah dibongkar dengan kesadaran sendiri oleh pemilik kios.

Mahasiswa bersama pedagang berjaga sejak pagi hingga sore hari. Ratusan petugas yang hendak melakukan pembongkaran ataupun pengamanan akhirnya ditarik karena mahasiswa dan pedagang itu memasang badan di depan kios.

”Kami menolak pembongkaran kios sampai ada dialog dan solusi bagi para pedagang,” kata Maryana, pedagang di Stasiun Pondok Cina.

Para pedagang dan mahasiswa berpatokan pada surat Komnas HAM No 2.813 tanggal 11 Desember 2012 yang meminta PT KAI menunda penggusuran hingga ada dialog dengan para pedagang. Riston Manulang (48), pedagang di Stasiun Pondok Cina, mengatakan selama ini PT KAI tidak membuka dialog.

Riston khawatir lahan kios bukan digunakan untuk kepentingan publik, melainkan digunakan pengusaha besar.

”Kami curiga jangan-jangan nanti malah berdiri minimarket- minimarket,” ujar dia dikutip dari Harian Kompas, 6 Januari 2013.

Jonan dituding berpihak ke minimarket

Sebagian besar minimarket ini sudah ada sebelum kegiatan pembongkaran kios di stasiun dilakukan. Di Stasiun Cikini, minimarket masih berdiri di tengah puing-puing bekas kios yang dibongkar. Setelah pembongkaran kios selesai dilakukan, ada beberapa minimarket baru yang mulai beroperasi di sejumlah stasiun.

Jonan mengakui tidak menghapus semua gerai waralaba dan usaha di stasiun. ”Terbatas hanya di stasiun besar,” kata Jonan dilansir dari Harian Kompas, 14 November 2013. 

PT KAI mengizinkan adanya pemanfaatan sebagian kawasan stasiun untuk tujuan komersial, tetapi di stasiun besar. Dikategorikan stasiun besar karena kepadatan penumpang tinggi dan atau berfungsi untuk naik turun penumpang KA jarak jauh. Termasuk stasiun besar ialah Bogor, Manggarai, Gambir, Jakarta Kota, Tanah Abang, Pasar Senen, dan Jatinegara.

Pemanfaatan sebagian kawasan stasiun besar untuk usaha tidak terbatas untuk golongan tertentu. ”Kalau berani memberi harga yang cocok, pedagang kecil pun bisa, tetapi ya itu hanya di stasiun besar,” katanya.

Di awal penataan stasiun, sejumlah petinggi PT KAI menjamin, minimarket akan dibongkar setelah kontrak selesai. Pembongkaran setelah selesainya kontrak ini juga diterapkan kepada pedagang yang menyewa kios di stasiun. Namun, rupanya umur minimarket ini masih akan panjang di dalam stasiun.

Penggusuran pedagang di stasiun kereta jarak jauh

Sementara dilansir dari Harian Kompas, 29 Agustus 2013, aksi unjuk rasa ratusan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Asongan Langgeng di Stasiun Besar Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyebabkan keberangkatan empat kereta api terlambat.

Empat kereta api tersebut adalah KA Sawunggalih Utama, KA Fajar Utama, KA yang mengangkut semen, dan KA pengangkut bahan bakar minyak.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi V Purwokerto Surono mengatakan, keterlambatan keberangkatan kereta api rata-rata mencapai 10 menit. Meskipun tak lama, keterlambatan tersebut menyebabkan rangkaian kereta api berikutnya juga terlambat.

”Blokade rel KA oleh ratusan pedagang asongan merupakan sabotase yang melanggar hukum. Ini karena aksi tersebut mengganggu fasilitas umum,” ujarnya.

Menurut Surono, PT KAI juga tak bisa memenuhi permintaan pedagang untuk memberikan kompensasi. ”Itu tak ada aturannya,” katanya.

Unjuk rasa para pedagang asongan dimulai sekitar pukul 08.30. Sebanyak 280 pedagang menduduki jalur ganda kereta yang berjarak sekitar 200 meter di sebelah barat emplasemen stasiun.

Mereka memprotes kebijakan PT KAI yang melarang pedagang berjualan. Pedagang juga menuntut kompensasi sebesar Rp 7 juta jika dilarang berdagang.

”Kami cuma ingin tetap berjualan di stasiun. Saat melarang pedagang berjualan, PT KAI justru mengizinkan pembukaan minimarket di stasiun. Ini kan tak adil,” ujar Susmono (55), pedagang yang sudah 30 tahun berdagang di stasiun.

Unjuk rasa semakin panas setelah polisi khusus KA (polsuska) dan aparat polisi datang. Massa beberapa kali berupaya menghentikan KA yang akan masuk atau keluar stasiun. Beberapa pedagang bahkan menghadang laju KA. Beruntung rangkaian KA berjalan pelan sehingga tidak menyebabkan kecelakaan.

Kericuhan pun pecah saat pedagang menghentikan laju KA Fajar Utama dari Yogyakarta menuju Jakarta. Sebagian dari mereka menaiki lokomotif. Aksi kian brutal saat terjadi pelemparan batu ke lokomotif. Sejumlah anggota polsuska yang mencoba mencegah justru terlibat baku hantam dengan pedagang sehingga harus dilerai aparat kepolisian.