Salin Artikel

Sri Mulyani: Dalam Membuat Keputusan, 5 Institusi "Melototin" Kita...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Pasalnya, dalam proses penanganan krisis kesehatan dan krisis perekonomian dan sosial yang disebabkan oleh Covid-19, pemerintah perlu melakukan revisi atas aturan-aturan yang sudah pernah dibuat sebelumnya.

Alasannya, agar jalannya penanggulangan krisis bisa berlangsung cepat dan tidak menimbulkan risiko lebih besar ke depan.

Bendahara Negara itu pun mengungkapkan, saking hati-hatinya pemerintah dalam membuat terobosan kebijakan di tengah krisis, maka dilibatkan hingga lima institusi dalam proses perumusan, yakni Polri, BPKP, Jaksa Agung, KPK, hingga BPK.

"Sekarang setiap kita mengambil keputusan ada empat sampai lima institusi yang melototin kita, mulai dari kepolisian, kejaksaan, BPKP, LKPP, KPK, kemudian nanti diaudit oleh BPK, dan nanti akan ditanyai oleh DPR," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (29/6/2020).

Sri Mulyani pun mengatakan, kehati-hatian tersebut memang baik agar tidak terjadi moral hazard atau penyimpangan ketika kebijakan tersebut dijalankan.

Ditambah lagi, dalam penanganan pandemi Covid-19, biaya yang digelontorkan pemerintah tak sedikit.

Namun demikian, karena kehati-hatian itu pulalah di sisi lain menyebabkan para pengambil kebijakan cenderung lambat untuk memutuskan sesuatu atau untuk melakukan terobosan.

"Presiden menegaskan kalau tujuan kita untuk membantu atau mengelola krisis. Ini maka pertanggungjawabannya pada rakyat, tapi itu penyampaian Presiden perlu ditopang dengan berbagai landasan peraturan," jelas Sri Mulyani.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun, meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp 677 triliun.


Rincian dari jumlah Rp 695,2 triliun tersebut, sebesar Rp 87,55 triliiun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Sri Mulyani pun menjamin bahwa dia dan jajarannya tidak akan melakukan penyimpangan atau mengambil kesempatan atas setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

"Paling tidak saya menjamin, di tingkat saya dan dirjen tidak (melakukan penyimpangan)," ujar dia.

"Biasanya yang berinat baik akan khawatir, tapi kalau memang niatnya maling, akan tetap kerja keras, tapi kalau baik akan sangat hati-hati dan menjadi dilema," ujar Sri Mulyani.

https://money.kompas.com/read/2020/06/29/171438826/sri-mulyani-dalam-membuat-keputusan-5-institusi-melototin-kita

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belanja Online Dapat Diskon Rp 100.000 dari Pemerintah, Sudah Tahu?

Belanja Online Dapat Diskon Rp 100.000 dari Pemerintah, Sudah Tahu?

Earn Smart
Bank Mandiri Kucurkan Kredit Rp 2,45 Triliun ke Hutama Karya untuk Pembiayaan Proyek dan Mitra Kontraktor

Bank Mandiri Kucurkan Kredit Rp 2,45 Triliun ke Hutama Karya untuk Pembiayaan Proyek dan Mitra Kontraktor

Rilis
Sambut Delegasi G20, Sri Mulyani: Selamat Datang di Bali

Sambut Delegasi G20, Sri Mulyani: Selamat Datang di Bali

Whats New
Simak Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia dan m-Banking

Simak Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia dan m-Banking

Spend Smart
Sederet 5 Kilang Minyak Terbesar di Indonesia

Sederet 5 Kilang Minyak Terbesar di Indonesia

Whats New
Penutupan Kode Broker Dinilai Bisa Cegah Praktik Ikut-ikutan Jual-Beli Saham

Penutupan Kode Broker Dinilai Bisa Cegah Praktik Ikut-ikutan Jual-Beli Saham

Rilis
Nilai Ekspor Mi Instan Indonesia Capai 185 Juta Dollar AS hingga September 2021

Nilai Ekspor Mi Instan Indonesia Capai 185 Juta Dollar AS hingga September 2021

Whats New
Kemenperin: Indonesia Sudah Mampu Produksi Mesin Lokal yang Bermutu

Kemenperin: Indonesia Sudah Mampu Produksi Mesin Lokal yang Bermutu

Whats New
IHSG Ditutup di Zona Hijau, Investor Asing Borong ASII, BMRI, dan KLBF

IHSG Ditutup di Zona Hijau, Investor Asing Borong ASII, BMRI, dan KLBF

Whats New
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pengusaha: Pembatasan Harus Disesuaikan Daerah Masing-masing

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pengusaha: Pembatasan Harus Disesuaikan Daerah Masing-masing

Whats New
PIP Akan Perbanyak Agen Penyalur Pinjaman Ultramikro di Luar Jawa

PIP Akan Perbanyak Agen Penyalur Pinjaman Ultramikro di Luar Jawa

Whats New
Restrukturisasi Kredit Turun, OJK Minta Perbankan Tetap Lakukan Pencadangan

Restrukturisasi Kredit Turun, OJK Minta Perbankan Tetap Lakukan Pencadangan

Whats New
Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

Whats New
Menko Airlangga Sebut RI Mampu Tangani Pandemi dan Pemulihan Ekonomi secara Seimbang

Menko Airlangga Sebut RI Mampu Tangani Pandemi dan Pemulihan Ekonomi secara Seimbang

Rilis
Gandeng TFAS dan Volta, SiCepat Ekspres Borong 10.000 Motor Listrik

Gandeng TFAS dan Volta, SiCepat Ekspres Borong 10.000 Motor Listrik

Rilis
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.