Salin Artikel

Bukan Dipajaki, Ini yang Mau Diatur Kemenhub Soal Sepeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Baru-baru ini, ramai isu kalau pemerintah berencana mengenakan pajak sepeda kepada para pemilik sepeda di Indonesia (sepeda kena pajak). Kabar tersebut sudah dibantah oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam beberapa pekan terakhir, bersepeda memang menjadi salah satu jenis olahraga yang jadi pilihan favorit warga saat pandemi virus corona. Bersepeda diyakini merupakan olahraga yang mampu menjaga kebugaran tubuh sebagai benteng pertahanan terhadap Covid - 19.

Jumlah penjualan sepeda juga mengalami peningkatan tajam. Imbasnya di jalanan berbagai daerah, pengguna sepeda melonjak drastis.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, menegaskan pihaknya memang tengah menggodok aturan mengenai sepeda. Tujuannya guna memberikan aspek keamanan pada pengguna sepeda, bukan terkait pengenaan pajak (wacana pajak sepeda).

"Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda (sepeda kena pajak). Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat," jelas Adita dalam keterangannya, Rabu (1/7/2020).

Diungkapkan Adita, pengguna sepeda melonjak drastis sejak pandemi corona. Perlu ada aturan khusus saat jalanan semakin dijejali pesepeda agar menciptakan rasa aman.

Dia mencontohkan, aturan mengenai sepeda antara lain kewajiban alat pemantul cahaya untuk meningkatkan keamanan pengguna sepeda di jalan karena berbaur dengan kendaraan bermotor.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Oleh karenanya, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda.

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ucap dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

“Saya terus terang, sepeda harus diatur, apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati, atau gubernur,” kata Dirjen Budi Setiyadi seperti dilansir Antara, Sabtu (27/6/2020).

Karena masuk dalam kelompok bukan kendaraan bermotor, lanjut dia, pengaturannya berada di pemerintah daerah.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi.

Selain itu, menurut dia, pengelompokan angkutan harus direvisi dalam UU Nomor 22/2009 karena semakin beragamnya jenis angkutan, termasuk angkutan listrik, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya.

“Kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana. Tapi ini sejalan revisi UU 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas Polri,” kata dia.

Budi mengaku, pihaknya juga sudah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepeda meningkat guna menghindari kontak fisik di kereta atau angkutan massal lainnya akibat pandemi Covid-19, salah satunya Jepang.

Namun, dia menjelaskan, terdapat perbedaan tujuan penggunaan moda ramah lingkungan tersebut. Di Jepang terutama Tokyo, masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi dari rumah ke kantor atau tempat perbelanjaan.

“Di Indonesia sekarang ini sepeda lebih untuk kegiatan olahraga dan jalan ramai-ramai, kemudian foto-foto. Sebenarnya, diharapkan sepeda ini dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari,” ungkap Budi.

Pajak sepeda

Indonesia, saat masih bernama Hindia Belanda, sebenarnya pernah menerapkan sepeda kena pajak di era Kolonial Belanda.

Pemerintah kolonial sudah menerapkan pajak kepada tiap pemilik sepeda, dengan peneng dipasang di bagian depan sepeda.

Peneng, atau juga dikenal dengan nama plombir, adalah materai yang berasal dari timah, kertas, bahan plastik, dan bahan lain yang merupakan tanda bahwa kita telah membayar pajak kendaraan.

Plombir dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menarik pajak dari kendaraan seperti sepeda, becak, dan andong.

Besarnya pajak sepeda berbeda-beda di setiap wilayah, dan pemerintah kolonial memungut pajak ini untuk merawat jalan raya. Setelah itu, pemerintah pendudukan Jepang tetap mempertahankan penerapan pajak demi membiayai perang.

Pengumuman terhadap besaran dan batas waktu pembayaran pajak sepeda muncul di surat kabar, dan cara ini bertahan hingga Indonesia merdeka.

Penerapan pajak sepeda mulai longgar seiring berkurangnya jumlah sepeda di kota-kota besar di Indonesia pada 1970-an. Secara resmi, pajak sepeda tidak lagi berlaku usai diterbitkannya UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Saat ini, beberapa negara malah menerapkan insentif untuk pemilik sepeda. Belanda contohnya. Negara yang jadi surga pesepeda ini memberikan insentif untuk warganya agar beralih dari kendaraan beemotor ke sepeda.

Kementerian Infrastruktur Belanda mencoba mengatasi ketergantungan pada mobil dengan mendorong skema tunjangan yang memungkinkan para komuter untuk dibayar oleh perusahaan dengan bersepeda.

Para pengendara sepeda dapat mengklaim 0,19 euro atau sekitar Rp 3 ribu dari tempat mereka bekerja untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh menggunakan sepeda ke kantor.

Artinya, jika seseorang bersepeda sejauh 10 kilometer per hari dan lima hari dalam seminggu, mereka dapat memperoleh sekitar Rp 7,5 juta per tahun dari manfaat bebas pajak.

Negara lain yang memberikan insentif bagi pengguna sepeda antara lain Selandia Baru, Perancis, Italia, dan Belgia.

(Sumber: KOMPAS.com/Rully R Ramly, Gading Perkasa, Vina Fadhrotul Mukaromah | Editor: Erlangga Djumena, Wisnubrata, Rizal Setyo Nugroho)

https://money.kompas.com/read/2020/07/01/053100826/bukan-dipajaki-ini-yang-mau-diatur-kemenhub-soal-sepeda

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Whats New
Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Whats New
E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

Whats New
Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Whats New
Ini Upaya Super Indo Jika Harga Daging dan Telur Mahal Akibat Larangan Ekspor Gandum India

Ini Upaya Super Indo Jika Harga Daging dan Telur Mahal Akibat Larangan Ekspor Gandum India

Whats New
Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Spend Smart
Menteri PANRB kepada ASN: Jangan Memaki-maki Pemerintahan

Menteri PANRB kepada ASN: Jangan Memaki-maki Pemerintahan

Whats New
Pemerintah Usul Perubahan ICP, Subsidi BBM dkk Bertambah Rp 74,9 Triliun

Pemerintah Usul Perubahan ICP, Subsidi BBM dkk Bertambah Rp 74,9 Triliun

Whats New
IHSG Naik Tipis Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Masih di Level Rp 14.700-an

IHSG Naik Tipis Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Masih di Level Rp 14.700-an

Whats New
Kapal Berbendera RI Masuk 'White List' Setelah 2 Dekade, Dulu Sempat Dicap Tidak Aman

Kapal Berbendera RI Masuk "White List" Setelah 2 Dekade, Dulu Sempat Dicap Tidak Aman

Whats New
Harga Cabai dan Telur Ayam Naik, Berikut Harga Pangan Hari Ini

Harga Cabai dan Telur Ayam Naik, Berikut Harga Pangan Hari Ini

Whats New
Kemenperin: Berkat Hilirisasi, Ekspor Industri Manufaktur Terus Naik dan Mendominasi

Kemenperin: Berkat Hilirisasi, Ekspor Industri Manufaktur Terus Naik dan Mendominasi

Whats New
Respons Cepat Kendalikan PMK, Mentan SYL Bantu Obat-obatan Hewan Ternak di Sumedang

Respons Cepat Kendalikan PMK, Mentan SYL Bantu Obat-obatan Hewan Ternak di Sumedang

Whats New
Mau Beli Minyak Goreng? Simak Perbandingan Harganya di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Mau Beli Minyak Goreng? Simak Perbandingan Harganya di Indomaret, Alfamart, dan Griya Yogya

Spend Smart
Kembali Turun, Ini Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia pada Kuartal I-2022

Kembali Turun, Ini Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia pada Kuartal I-2022

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.