Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Kepala Bappenas Sebut Kepala Daerah Ubah-ubah Garis Kemiskinan Jelang Pilkada

Menurut Suharso, permasalahan data kemiskinan salah satunya muncul ketika menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), ada kepala daerah yang mengubah-ubah garis kemiskinan di wilayahnya.

"Lucunya, kalau mau pilkada itu turun Pak Ketua, diturun-turunkan. Atau justru terbalik, waktu mau pilkada garis kemiskinan dinaikan sehingga bansos lebih banyak. Kalau terpilih dia berusaha turunkan garis kemiskinan," ucap Suharso.

Dengan tingkat kemiskinan yang rendah sebut Suharso, maka hal itu menjadi prestasi bagi kepala daerah tersebut.

"Itu persoalan kita, yang membuat  Juliari (Menteri Sosial) bolak balik ke Bappenas. Datanya ini bagaimana dan kami juga tanyakan datanya bagaimana. Jadi problem kita sesederhana itu sebenarnya," papar dia.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

Di sisi lain, batas kemiskinan di setiap wilayah Indonesia berbeda-beda. Meski pemerintah pusat pun memiliki garis atau batas kemiskinan yaitu di kisaran Rp 440.000 per bulan per kapita.

Adapun di kabupaten atau kota, garis kemiskinan cukup beragam, mulai dari di bawah hingga di atas garis kemiskinan nasional.

Misalnya saja untuk Kota Tasikmalaya Rp 475.000 per bulan per kapita, sementara untuk Kabupaten Tasikmalaya Rp 311.848 per bulan per kapita.

Kemudian untuk Kabupaten Bandung garis kemiskinan di kisaran Rp 345.177 per bulan per kapita, sedangkan kota Bandung Rp 474.488 per bulan per kapita.


Selain itu tidak semua kabupaten/kota memperbarui data kemiskinan di masing-masing daerahnya.

"Karena itu persentil yang akan diintervensi berdasar APBN akan sangat dipengaruhi data-data daerah. Once daerah tidak melakukan updating, akan terjadi sesuai di sana. Itu persoalan kita," ujar Suharso.

Sebagai informasi, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Hal yang dibahas lembaga legislatif tersebut bersama pemerintah terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Rapat gabungan hari ini dilakukan karena di tengah dampak pandemi Covid-19, para pemangku kepentingan perlu mengambil langkah strategis dan taktis untuk memastikan data kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan.

https://money.kompas.com/read/2020/07/01/160500326/kepala-bappenas-sebut-kepala-daerah-ubah-ubah-garis-kemiskinan-jelang-pilkada

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melesat 29,11 Persen, Bank DKI Kantongi Laba Bersih Rp 939,11 Miliar di 2022

Melesat 29,11 Persen, Bank DKI Kantongi Laba Bersih Rp 939,11 Miliar di 2022

Rilis
Aprindo: Tutupnya Gerai Makanan dan Minuman adalah Keniscayaan karena Tidak Adaptif

Aprindo: Tutupnya Gerai Makanan dan Minuman adalah Keniscayaan karena Tidak Adaptif

Whats New
Fluktuatif, IHSG Sesi I Ditutup Naik Tipis

Fluktuatif, IHSG Sesi I Ditutup Naik Tipis

Whats New
Persiapan Ramadhan 2023, Bapanas Minta Bulog dan ID Food Percepat Impor Daging Sapi

Persiapan Ramadhan 2023, Bapanas Minta Bulog dan ID Food Percepat Impor Daging Sapi

Whats New
IBK Indonesia Akan Right Issue Senilai Rp 1,2 Triliun

IBK Indonesia Akan Right Issue Senilai Rp 1,2 Triliun

Whats New
Nasabah Keluhkan Aplikasi M-BCA Error, BCA: Kini Sudah Normal

Nasabah Keluhkan Aplikasi M-BCA Error, BCA: Kini Sudah Normal

Whats New
Aprindo Bantah Gerai Transmart Tutup karena Bangkrut

Aprindo Bantah Gerai Transmart Tutup karena Bangkrut

Whats New
Gelar IPO, Hillcon Kelebihan Permintaan 1,3 Kali

Gelar IPO, Hillcon Kelebihan Permintaan 1,3 Kali

Whats New
Cerita dari Negeri Kaya Sawit, Harga Minyak Goreng yang Terus Digoreng

Cerita dari Negeri Kaya Sawit, Harga Minyak Goreng yang Terus Digoreng

Whats New
Aprindo Bantah Ritel Jadi Penyebab Minyakita Langka

Aprindo Bantah Ritel Jadi Penyebab Minyakita Langka

Whats New
Kreditur Tolak Putusan Perdamaian, Bos Garuda: Kami Belum Menerima Pemberitahuan Resmi dari Pengadilan

Kreditur Tolak Putusan Perdamaian, Bos Garuda: Kami Belum Menerima Pemberitahuan Resmi dari Pengadilan

Whats New
Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

Whats New
Dapat Restu Luhut, Tarif Baru Masuk Borobudur Diperkirakan Rp 150.000

Dapat Restu Luhut, Tarif Baru Masuk Borobudur Diperkirakan Rp 150.000

Spend Smart
Masyarakat Menjerit, Pemerintah Putar Otak Atasi Lonjakan Harga dan Stok MinyaKita

Masyarakat Menjerit, Pemerintah Putar Otak Atasi Lonjakan Harga dan Stok MinyaKita

Whats New
Sudah Impor tapi Beras Masih Mahal, Pemerintah Beberkan Alasannya

Sudah Impor tapi Beras Masih Mahal, Pemerintah Beberkan Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+