Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pemerintah Sudah Bayar Utang ke PLN dan Pertamina Rp 14,3 Triliun

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, nilai utang yang dibayarkan ke dua BUMN tersebut sebesar Rp 14,3 triliun. Meski tak merinci nilai yang dibayarkan ke masing-masing BUMN, Askolani mengatakan jumlah tersebut dibagi dua baik ke PLN dan Pertamina.

Jumlah tersebut baru sekitar 9,8 persen dari keseluruhan utang pemerintah ke PLN dan Pertamina yang jika dijumlah mencapai Rp 144,5 triliun.

"Ke Pertaminan dan PLN sekitar Rp 14,3 triiun, kita bagi dua ke BUMN tersebut," jelas Askolani kepada Kompas.com, Senin (6/7/2020).

Adapun Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan utang pemerintah tersebut bersumber dari subsidi atau kompensasi terhadap kedua perseroan.

Nantinya, pemerintah akan membayarkan kewajiban tersebut secara bertahap setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ida mengatakan, utang yang telah dibayarkan oleh pemerintah tersebut berdasarkan hasil audit laporan tahun 2019.

"Untuk PLN dan Pertamina tahun ini akan dilunasi sekitar 50 persen," ucap Isa.

Untuk diketahui, Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan, pemerintah memiliki utang ke perseroannya sebesar Rp 48 triliun. Menurut dia, utang tersebut berasal dari biaya kompensasi tarif listrik di tahun 2018 dan 2019.

“Yang dimaksud Rp 48 triliun terdiri dari Rp 45 triliun berasal dari kompensasi tarif listrik 2018 dan 2019 dan Rp 3 triliun berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga,” ujar Zulkifli saat rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (25/6/2020).

Sementara Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, total utang pemerintah ke perseroannya sebesar Rp 96,5 triliun. Menurut dia, utang tersebut merupakan kompensasi pemerintah atas selisih harga jual eceran (HJE) sejak 2017 hingga 2019.

“Jadi utang tahun 2017 sebesar Rp 20,78 triliun, kemudian tahun 2018 Rp 44,85 triliun, 2019 adalah Rp 30,86 triliun. Sehingga totalnya adalah Rp 96,5 triliun,” ujar Nicke saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (29/6/2020).

https://money.kompas.com/read/2020/07/06/103800826/pemerintah-sudah-bayar-utang-ke-pln-dan-pertamina-rp-14-3-triliun

Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke