Menpan RB Curhat soal Sulitnya Pangkas PNS yang Tak Produktif

Bagaimanapun, pemangkasan ini akan berdampak terhadap anggaran negara.

"Secara birokrasi, tujuan penyederhanaan reformasi birokrasi ending-nya efektivitas dan efisiensi anggaran. Kita enggak bisa pak memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa," katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).

Tjahjo mengungkapkan, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar reformasi birokrasi ini segera diselesaikan dengan target hingga akhir tahun 2020, tetapi hal itu tetap sulit direalisasikan.

"Kecuali memang dia minta pensiun dini atau ada program pensiun dipercepat, tapi kan menyangkut anggaran juga. Reformasi birokrasi itu ujungnya menyangkut 1,6 juta (PNS)," ucapnya.

Meskipun demikian, Tjahjo menuturkan, pihaknya akan mencoba melakukannya secara bertahap sesuai arahan visi dan misi Presiden.

"Desember nanti kita berharap, yang eselon III, IV, V itu sudah clear. Mengubah pola pikir dari jabatan struktural ke fungsional. Itu secara prinsip bisa. Termasuk Kementerian Agama yang satkernya mencapai puluhan ribu, camat, atau lurah," ujarnya.

Dia juga menyebutkan, hingga Juni ini telah dilakukan reformasi birokrasi sebesar 60 persen. Tjahjo juga menegaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tidak lagi membuka kesempatan CPNS untuk mengisi jabatan administrasi.

"Juni ini sudah jalan 60 persen (reformasi birokrasi). BKN sudah tidak terima CPNS tenaga administrasi," ucapnya.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan seusai pelantikan terpilihnya kembali sebagai Presiden periode kedua, Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya akan mengurangi dua level eselon dari sebelumnya empat eselon seperti saat ini.

"Saya minta untuk disederhanakan jadi dua level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, kompetensi," kata dia.