Nasib Saham CT Corp di Garuda Saat Pemerintah Talangi Rp 8,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia akan mendapat dana talangan dari pemerintah sebesar Rp 8,5 triliun. Dana segar tersebut digunakan untuk memperbaiki arus kas (cash flow) Garuda yang sedang berdarah-darah.

Dana segar diperlukan Garuda untuk membayar utang yang akan jatuh tempo, pembayaran gaji karyawan, dan sewa pesawat kepada perusahaan leasing. Di sisi lain, kas perusahaan per 1 Juli 2020 hanya tersisa Rp 14,5 juta dollar AS atau Rp 210 miliar.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengusulkan agar dana talangan tersebut menggunakan skema mandatory convertible bond (MCB) atau obligasi wajib konversi. Nantinya, pemerintah akan menjadi standby buyer.

“Karena kami ingin memastikan manajemen harus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa memastikan perusahaan ini bisa dijaga kelangsungannya. Jadi tak semata mengandalkan dana talangan,” ujar Irfan seperti dikutip pada Rabu (15/7/2020).

Irfan menambahkan, melalui pinjaman tersebut pihaknya mengajukan tenor selama tiga tahun. Sebab, pihaknya perlu melakukan pembenahan di struktur keuangan maskapai pelat merah itu.

“Penting buat manajemen memastikan kami punya cost structure dan fundamental revenue yang kuat ke depannya dan memastikan perusahaan ini bisa bersaing dan menghasilkan laba yang memadai,” kata Irfan.

Dengan dana talangan lewat skema MCB, Garuda menawarkan obligasi kepada pemegang saham. Skema ini dipilih karena pemerintah tak jadi menalangi Garuda lewat penanaman modal negara (PMN).

Jika seluruh obligasi dibeli pemerintah dan pemegang saham minoritas tak berpartisipasi dalam MCB, dan dalam skema terburuknya Garuda tak bisa membayar pinjaman dalam 3 tahun, maka obligasi akan dikonversi menjadi penempatan modal, sehingga persentase saham pemerintah Republik Indonesia akan bertambah.

Menilik laporan tahunan Garuda Indonesia, sebagian besar saham perusahaan terbuka berkode emiten GIAA dimiliki pemerintah dengan komposisi saham sebanyak 60,5 persen.

Pemegang saham terbesar kedua di Garuda Indonesia adalah PT Trans Airways yang terafiliasi dengan kelompok usaha CT Group milik taipan Chairul Tanjung dengan kepemilikan saham sebanyak 25,6 persen. Sisanya dimiliki publik sebanyak 13,8 persen.

Selain itu, lanjut Irfan, sejumlah pihak juga memprediksi kondisi perekonomian dunia mulai pulih di 2023 pasca pandemi Covid-19. Industri penerbangan menyambut sejumlah kelonggaran bagi masyarakat untuk bepergian.

“Ada beberapa model setelah tiga tahun terjadi, pertama perusahaan membayar. Kedua, perhitungan kami 2023 market membaik sehingga kami peroleh pinjaman di luar," jelas Irfan.

"Ketiga, MCB ini di convert menjadi penempatan modal dan memberi kesempatan ke minority share untuk berpartisipasi,” kata dia lagi.

Pensiun dini karyawan

Irfan mengatakan, perusahaannya telah menawarkan pensiun dini ke ratusan karyawannya. Opsi pensiun dini kepada karyawan yang usianya di atas 45 tahun. Opsi ini ditawarkan secara sukarela dan tanpa ada paksaan sedikit pun.

“Sampai hari ini sudah 400 karyawan Garuda yang mengambil program pensiun dini. Beberapa mengambil (opsi pensiun dini) karena faktor kesehatan, beberapa mengambil karena mungkin lelah bekerja dan beberapa mereka ambil karena ada opsi yang mereka miliki di luar Garuda,” ucap Irfan.

Selain itu, lanjut Irfan, manajemen juga memutuskan untuk menawarkan cuti di luar pertanggungan atau unpaid leave kepada 800 karyawan yang berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Selanjutnya, pihaknya juga mempercepat kontrak kerja kepada 135 pilot. Lalu memotong gaji komisaris dan direksi. Penghematan yang bisa dilakukan hingga akhir tahun dari langkah bisa mencapai 67 juta dollar AS.

“Kami juga melakukan pemotongan signifikan gaji dari seluruh jajaran komisaris dan direksi dari April,” ucap dia.

(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti | Editor: Bambang P. Jatmiko, Yoga Sukmana, Sakina Setiawan)