Perbankan Jadi Tumpuan Pemulihan Ekonomi Saat New Normal

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini pemulihan ekonomi global masih melambat dan penuh ketidakpastian akibat pandemi virus corona.

Kondisi ini terjadi di banyak negara di dunia. Sebagai contoh, Singapura baru-baru ini mengumumkan negaranya masuk ke jurang resesi.

Perekonomian Indonesia pun terindikasi mengalami kontraksi alias pertumbuhan ekonomi minus pada kuartal II 2020. Guna memulihkan perekonomian, pemerintah merilis UU Nomor 2/2020 tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19.

UU itu dielaborasi ke dalam berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan OJK, keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), dan sebagainya, dengan tujuan percepatan pemulihan ekonomi, agar di kuartal III, kuartal IV, dan seterusnya bisa tumbuh positif sehingga perekonomian Indonesia terhindar dari resesi.

Adapun hingga kini sektor perbankan masih solid dengan indikator rasio-rasio keuangan yang baik. Sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk percepatan pemulihan ekonomi setelah sejumlah relaksasi kebijaan diterbitkan oleh Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS.

Deputi Gubenur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan program penjaminan bagi perbankan sangat penting guna menjamin penyaluran kredit bagi pemulihan ekonomi nasional.

"Terkait new nomal Bank Indonesia hingga saat ini terus berusaha menyempurkan layanan digitalisasi di sektor keuangan. Kita mulai dari beberapa sektor yang mempunyai impact tinggi dari sisi permintaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan menyumbang ekonomi dalam jumlah besar," papar Destry dalam webinar Peran Perbankan Memulihkan Perekonomian Saat New Normal yang dihelat Akurat, Jumat (17/7/2020).

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut, perbankan memiliki peran sangat besar lantaran menjadi tulang punggung untuk pemulihan ekonomi. Sebab, semua sektor dunia usaha mengalami penurunan.

"Perbankan sebagai media intermediasi tentu mempunyai permasalahan yang harus diselesaikan. Mereka harus mendapat dana untuk disalurkan, peran pemerintah menjadi sangat penting," terang Misbakhun.

Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia Ryan Kiryanto menyatakan, bauran kebijakan yang baik dan konstruktif dari Kemenkeu (fiskal), BI (moneter), dan OJK (perbankan/keuangan) ini menjadi stimulus yang tepat untuk perbankan nasional sehingga dorongan untuk ekspansi bisa diwujudkan.

Lewat kebijakan fiskal, sisi permintaan diupayakan untuk meningkat, sehingga mendorong permintaan kredit baik kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumtif.

"Alhasil, pertumbuhan kredit secara tahunan diharapkan bisa meningkat dan fungsi intermediasi berjalan lebih optimal," terang dia.