Mengenal Bank Bali yang Dikaitkan dengan Koruptor Kakap Djoko Tjandra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus skandal Bank Bali yang terjadi sejak tahun 1999 kembali diperbincangkan publik. Ini setelah terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, keluar masuk Indonesia dengan leluasa yang belakangan diketahui melibatkan oknum di Mabes Polri.

Direktur PT Era Giant Prima (EGP) itu diketahui berada di Indonesia pada 8 Juni 2020 saat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus yang membelitnya.

Dia juga sempat mengurus KTP di Kelurahan Grogol dan sempat mengajukan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara.

Kasus cessie Bank Bali yang menjerat Djoko Tjandra bermula pada saat bank tersebut kesulitan menagih piutang dengan nilai total Rp 3 triliun yang mengendap di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara pada tahun 1997.

Ketiga bank tersebut kemudian masuk ke penanganan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Setelah cair, dana dari hak tagih ini kemudian jadi bancakan. Selain itu, banyak kejanggalan dalam pencairan tak tagih tersebut.

Berikut profil Bank Bali yang dikaitkan dengan koruptor kakap Djoko Tjandra.

Mengutip buku Menggugat Pengambilalihan Bank Bali yang dilansir dari Kontan, Sabtu (18/7/2020), Bank Bali awalnya bernama Bank Persatuan Dagang Indonesia, yang dirintis Djaja Ramli dari sebuah ruangan kecil di daerah Kota, Jakarta.

Bank ini baru memulai kegiatannya pada 5 Januari 1955. Kegiatan operasional itu bermula di sebuah bangunan yang terletak di Jalan Telepon Kota Nomor 2 Jakarta Barat.

Bank Persatuan Dagang Indonesia mengantongi izin bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1937/U.M.II tertanggal 19 Februari 1957.

Sejak 1967, Bank Persatuan Dagang Indonesia mulai bertumbuh dan Djaja Ramli semakin bersemangat menggarap secara serius. Pada 20 Agustus 1971, Djaja Ramli mengubah nama bank jadi PT Bank Bali.

Di 1989, Bank Bali go public dan tercatat di Bursa Efek Jakarta dengan kode saham BNLI. Bank Bali pun berkembang pesat.

Pada 1994, kantor pusat Bank Bali pindah ke Jalan Sudirman Kav. 27. Saat itu, Bank Bali memiliki 243 kantor cabang dan cabang pembantu di Indonesia serta 2 kantor cabang luar negeri di Los Angeles dan Cayman Island.

Saat krisis moneter mendera Indonesia yang berujung pada penutupan banyak bank, Bank Bali pun kena imbasnya. Pada 1999, Standard Chartered Bank masuk sebagai mitra strategis dengan menyuntikkan modal sebesar 20 persen.

Di bawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), kemudian empat bank melebur ke Bank Bali. Pada 18 Februari 2002, Bank Bali berganti nama menjadi Bank Permata.

Pemilik Bank Bali sempat terpuruk

Dikutip dari Kompas.com, Rudy Ramli yang merupakan anak dari pendiri Bank Bank Bali Djaja Ramli, harus meneguk pil pahit begitu kehilangan Bank Bali di depan mata.

Ia merasa bank milik ayahnya Djaja Ramli tersebut telah direbut paksa dari tanganya. Awalnya bank tersebut dalam kondisi sehat, hingga dinyatakan sebagai bank sakit dan diambil alih Standard Chartered.

Padahal, menurut Rudy, bank tersebut tengah berjaya di masanya, di tahun 1999.

"Saya bisa dibilang lagi on top of the world, kemudian saya mutar ke bawah dunia tidak hanya sekali, sampai tujuh kali. Saya terperosok sampai tujuh kali," kata Rudy kepada Kompas.com.

Sejak saat itu kata Rudy, hidupnya luntang lantung seperti tak berarah. Kesehariannya tak diisi dengan kegiatan berarti, hanya main ke sana dan kemari, serta sesekali bermain golf. Ia tak bekerja maupun melanjutkan usaha apapun.

Di 2017, Rudy mulai bangkit. Ia baru bisa kembali menata hidup. Rudy kembali berbisnis dengan menggelola dua perusahaan.

Salah satunya yakni PT Sarana Pembangunan Syariah yang baru didirikannya Desember 2018. Perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi finansial untuk pembayaran.

"Kita tidak mau kalah juga dengan perkembangan sekarang. Saya mau masuk ke tempat sistem pembayaran, lifestyle, chatting, saya mau bikin satu apps kayak gitu," kata Rudy.

Saat ini, Rudy juga merupakan salah satu pemegang saham PT Daya Network Lestari, pengelola jaringan ATM Alto.

Ia juga menjabat sebagai Presiden Direktur Alto Halodigital International (AHDI) yang merupakan anak usaha Alto yang bergerak sebagai penunjang sistem pembayaran dalam negeri atau pun cross border. Ia berharap kegiatan bisnis yang dijalani saat ini mampu membuatnya bangkit dari keterpurukan.

"Saya harap saya punya otak masih bisa jalan," kata Rudy.

(Sumber: KOMPAS.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita | Editor: Erlangga Djumena)