Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Kemenkeu Revisi Aturan soal Dana Pensiun, Ini Alasannya

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Adi Budiarso menjelaskan, ada dua urgensi utama pemerintah dalam mengganti UU tersebut.

"Pertama, seiring dengan perkembangan zaman dan memperhatikan perkembangan industri dana pensiun yang stagnan, terutama dana pensiun yang bersifat sukarela, BKF melihat diperlukan adanya perubahan atas beberapa substansi ketentuan UU 11/1992 tentang Dana Pensiun," ujar Adi seperti dilansir Kontan.co.id, Senin (16/7/2020).

Menurut Adi, stagnasi dana pensiun yang bersifat sukarela, tecermin dari rendahnya total dana kelolaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam industri dana pensiun.

Kedua, tujuan utama revisi UU ini adalah membangun sistem pensiun yang dapat memberikan hasil optimal atas perlindungan pada pekerja di Indonesia.

Selain itu, diharapkan dapat memberikan beban yang wajar bagi pemberi kerja sehingga bisa meningkatkan iklim investasi, serta dapat mengakumulasi dana jangka panjang secara cepat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Adi menilai hal ini diperlukan juga dalam konteks percepatan pemanfaatan bonus demografi, serta antisipasi kondisi demografi Indonesia yang akan memasuki aging population (populasi yang menua).

Lebih lanjut Adi menjelaskan, beberapa hal utama yang perlu diatur dalam revisi UU ini, antara lain adalah ketentuan yang dapat mendorong percepatan kepesertaan program pensiun secara signifikan, perbaikan desain pensiun, perbaikan tata kelola kelembagaan, dan perbaikan tata kelola investasi.

Termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai insentif perpajakan yang dapat diberikan, ketentuan mengenai waktu penarikan dana, serta ketentuan mengenai pengelolaan aset yang harus dilaksanakan secara optimal dan hati-hati dengan memperhatikan kesesuaian aset dan liabilitas program.


BKF menilai, revisi dari UU 11/1992 ini juga perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas.

"Saat ini, UU lama lebih fokus pada pengembangan industri dana pensiun yang bersifat sukarela, yang mana pada saat ditetapkan belum ada pengaturan program sejenis pensiun bersifat wajib sebagaimana di atur dalam UU 13/2013 dan UU 40/2004," papar Adi.

Di sisi lain, kata Adi, revisi UU 11/1992 juga perlu dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan beberapa regulasi terkait lainnya. Misalnya, seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Adapun kajian mengenai dana pensiun ini, berbasis pada data dan fakta dari implementasi kebijakan selama ini, serta melibatkan kolaborasi kelembagaan untuk membangun sinergi penguatan sistem dan regulasinya ke depannya,

"Mengenai pembahasan lebih lanjut, saat ini kami sudah mulai persiapan. Intensitas pembahasan akan meningkat seiring dengan kebutuhan pembahasan bersama stakeholders terkait ke depannya," kata Adi.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Dua alasan mengapa Kemenkeu akan perbaharui aturan dana pensiun

https://money.kompas.com/read/2020/07/20/082623526/kemenkeu-revisi-aturan-soal-dana-pensiun-ini-alasannya

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 5.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Earn Smart
Cara Buka Rekening BSI Online Tanpa ke Bank, Bisa Langsung Aktif

Cara Buka Rekening BSI Online Tanpa ke Bank, Bisa Langsung Aktif

Spend Smart
Tips Memilih Saham IPO agar Tidak 'Boncos'

Tips Memilih Saham IPO agar Tidak "Boncos"

Earn Smart
Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga Mereda, Harga Minyak Dunia Naik Hampir 2 Persen

Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga Mereda, Harga Minyak Dunia Naik Hampir 2 Persen

Whats New
KAI Properti Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

KAI Properti Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pangkas 500 Karyawannya, eBay Bakal Fokus Garap Bisnis yang Menguntungkan

Pangkas 500 Karyawannya, eBay Bakal Fokus Garap Bisnis yang Menguntungkan

Whats New
Kreditur Minta Pengadilan Nyatakan Garuda Indonesia Pailit

Kreditur Minta Pengadilan Nyatakan Garuda Indonesia Pailit

Whats New
Investor Asing Kembali Catat Net Buy, Saham Perbankan Masih Paling Diminati

Investor Asing Kembali Catat Net Buy, Saham Perbankan Masih Paling Diminati

Earn Smart
IHSG Berpotensi Tertekan, Cermati Saham-saham Berikut Ini

IHSG Berpotensi Tertekan, Cermati Saham-saham Berikut Ini

Earn Smart
Sengkarut Asuransi Bermasalah Bikin Presiden Jokowi 'Gerah', Bagaimana Penanganannya hingga Saat Ini?

Sengkarut Asuransi Bermasalah Bikin Presiden Jokowi "Gerah", Bagaimana Penanganannya hingga Saat Ini?

Whats New
[POPULER MONEY] Beli Minyakita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP | Uji Coba Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP akan Diperluas

[POPULER MONEY] Beli Minyakita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP | Uji Coba Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP akan Diperluas

Whats New
Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+