G20 Perpanjang Keringanan Bayar Utang untuk Negara Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan negara-negara G20 sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan melanjutkan implementasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu hal yang disepakati adalah melanjutkan pemberian keringanan pembayaran utang luar negeri (Debt Service Suspension Initiative) kepada negara-negara miskin yang terdampak Covid-19.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan, perpanjangan kerjasama dilakukan untuk melindungi nyawa, menjaga lapangan pekerjaan, membantu masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan.

"Peningkatan kerja sama tersebut dilakukan untuk mengatasi penyebaran virus dan memperkuat respons kebijakan untuk pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, berimbang dan inklusif," kata Onny dalam siaran pers, Senin (20/7/2020).

Dalam pertemuan virtual negara-negara G20 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo pada 18 Juli 2020, Dana Moneter Internasional (IMF) juga mengemukakan beberapa hal.

Menurut IMF, pandemi Covid-19 diperkirakan berskala lebih besar dan berdurasi lebih lama dari prakiraan. Hal itu menyebabkan perekonomian global akan terkontraksi pada 2020.

Perbaikan indikator ekonomi akibat pembukaan kembali kegiatan ekonomi dan besarnya dukungan kebijakan stimulus moneter dan fiskal di berbagai negara masih relatif lemah.

Dengan perkembangan tersebut, perekonomian global diprakirakan baru akan kembali tumbuh positif pada 2021.

"Oleh karena itu, dalam kondisi belum ditemukannya solusi medis untuk menangani Covid-19, penguatan kerja sama G20 sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih dalam pada perekonomian global," papar Onny.

Selain meringankan pembayaran utang luar negeri negara miskin, negara G20 juga menyepakati pentingnya perluasan akses ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja bagi perempuan, pemuda, serta UMKM.

Hal penting lainnya, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur (infratech), dan penguatan resiliensi sektor keuangan.

Forum tersebut juga menyepakati komitmen untuk mencapai konsensus global terkait perpajakan di era ekonomi digital pada akhir tahun 2020.

"Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif," sebut Onny.