Jadi Ketua Satgas PEN, Ini yang Akan Dilakukan Budi Gunadi Sadikin

Budi mengaku diberi tugas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini tetap terjaga.

“Kita akan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi ini dengan kita menjaga tingkat ketersediaan lapangan kerja, kita juga menjaga kemampuan belanja dari seluruh rakyat kita,” ujar Budi di Kementerian BUMN, Senin (20/7/2020).

Budi menambahkan, dirinya diberi tugas untuk mengidentifikasi sektor mana yang paling terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini.

Tim yang dipimpinnya tersebut juga nantinya akan berdiskusi dengan instansi dan pengusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

“Kemudian kita akan susun program-program prioritas dengan tajam untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata dia.

Dia pun memastikan, program yang selama ini berjalan, seperti bantuan sosial akan untuk warga yang terdampak masih akan berlanjut.

“Kita akan terus menggali ide bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan negara supaya kita bisa mendukung pembiayaan masif yang kita lakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merupakan arahan presiden,” ucap dia.

Diberitakan, Presiden Jokowi membentuk Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lewat Peraturan Pemerintah yang diteken Senin (20/7/2020) hari ini.

Sesuai namanya, komite ini akan mengoordinasikan kerja dua satgas, yakni Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabat sebagai ketua komite.

Enam menteri lainnya menjabat sebagai wakil ketua komite yakni; Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Kemudian Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negar (BUMN) Erick Thohir ditunjuk sebagai ketua pelaksana komite.