Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Untuk Keempat Kalinya, Kementerian Pimpinan Luhut Dapat Opini WTP dari BPK

Penyerahan LHP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota IV BPK Isma Yatun. Ia mengatakan, Kementerian yang dipimpin oleh Luhut ini memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keempat kalinya.

"Ada dua hal yang saya apreasiasi. Yang pertama adalah (Kemenko Marves menerima) WTP empat kali dan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti lebih dari 90 persen," katanya di Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Pasalnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dinilai BPK paling patuh dan mampu menyelesaikan laporan keuangan mereka hingga 93 persen, dibandingkan kementerian lainnya.

"Saya berharap ke depannya, rekomendasi yang tinggal sedikit lagi itu bisa dilaporkan secara tuntas. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa, karena belum pernah ada kementerian yang bisa mencapai 100 persen (laporannya)," ucapnya.

BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2019. LKPP 2019 adalah konsolidasi 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019.

BPK memberi opini WTP terhadap 84 LKKL dan 1 LKBUN, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap 2 LKKL, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat terhadap 1 LKKL.

Hasil pemeriksaan LKPP 2019 selain terdiri dari Ringkasan Eksekutif, LHP atas LKPP 2019 yang memuat opini, LHP atas SPI, LHP atas Kepatuhan, juga terdapat Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, Kesinambungan Fiskal, dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019.

https://money.kompas.com/read/2020/07/24/140500526/untuk-keempat-kalinya-kementerian-pimpinan-luhut-dapat-opini-wtp-dari-bpk

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesulitan Keuangan, Wika Dapat Tambahan Modal Rp 8 Triliun

Kesulitan Keuangan, Wika Dapat Tambahan Modal Rp 8 Triliun

Whats New
Laju Penurunan Inflasi Lebih Cepat dari Perkiraan

Laju Penurunan Inflasi Lebih Cepat dari Perkiraan

Whats New
IHSG Ditutup Naik Tipis, Saham GOTO Malah ARB

IHSG Ditutup Naik Tipis, Saham GOTO Malah ARB

Whats New
Kepala Bapanas Ungkap Kenaikan Harga Bawang Putih Akibat Harga di China Mahal

Kepala Bapanas Ungkap Kenaikan Harga Bawang Putih Akibat Harga di China Mahal

Whats New
Waspada, OJK Tak Pernah Beri Izin ke Aplikasi Penghasil Uang

Waspada, OJK Tak Pernah Beri Izin ke Aplikasi Penghasil Uang

Whats New
Pertanyakan Penyaluran Bansos Pangan, DPR: Di Beberapa Daerah Dijadikan Kepentingan Politik

Pertanyakan Penyaluran Bansos Pangan, DPR: Di Beberapa Daerah Dijadikan Kepentingan Politik

Whats New
Benarkah Kendaraan Listrik Saat Ini Belum 100 Persen Ramah Lingkungan?

Benarkah Kendaraan Listrik Saat Ini Belum 100 Persen Ramah Lingkungan?

Whats New
Erick Thohir Ajukan PMN Tunai 2024 Rp 57,96 Triliun

Erick Thohir Ajukan PMN Tunai 2024 Rp 57,96 Triliun

Whats New
BUMN Tunggu Restu Luhut Soal Impor 12 Rangkaian KRL Bekas

BUMN Tunggu Restu Luhut Soal Impor 12 Rangkaian KRL Bekas

Whats New
BUAH Bakal Tebar Dividen Rp 14 Miliar, 53 Persen dari Laba Bersih 2022

BUAH Bakal Tebar Dividen Rp 14 Miliar, 53 Persen dari Laba Bersih 2022

Whats New
Bappenas Sebut Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem di Indonesia Bisa Tembus 6,7 Juta

Bappenas Sebut Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem di Indonesia Bisa Tembus 6,7 Juta

Whats New
Gelar Undian Berhadiah, Depo Bangunan Siapkan Rp 12 Miliar untuk Konsumen Setia

Gelar Undian Berhadiah, Depo Bangunan Siapkan Rp 12 Miliar untuk Konsumen Setia

Rilis
Satgas Pangan Diminta Pastikan Penyaluran Beras Bansos 2023 Tak Dikorupsi

Satgas Pangan Diminta Pastikan Penyaluran Beras Bansos 2023 Tak Dikorupsi

Whats New
Di DPR, Erick Thohir Minta Tambahan Modal Rp 3 Triliun untuk PT INKA

Di DPR, Erick Thohir Minta Tambahan Modal Rp 3 Triliun untuk PT INKA

Whats New
Indonesia Dukung Kerja Sama ASEAN-Jepang, Menperin Agus Paparkan Tiga Isu Penting

Indonesia Dukung Kerja Sama ASEAN-Jepang, Menperin Agus Paparkan Tiga Isu Penting

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+