Realisasi Program Perlindungan Sosial Baru 37,96 Persen, Kemenkeu: Itu Sudah On Track

Meski demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, realisasi itu sudah sejalan dengan perencanaan. Jadi bukan berarti penyerapan anggarannya rendah.

"Dari (realisasi) bujet perlindungan sosial, itu sudah sangat on track (sesuai perencanaan)," katanya dalam webinar BKF Kemenkeu, Jumat (24/7/2020).

Ia menjelaskan, dari total Rp 203,90 triliun sekitar Rp 20 triliun diantaranya merupakan dana pencadangan. Sehingga, jika nilai dana pencadangan itu dikesampingkan maka realisasi program perlindungan sosial sudah lebih dari 40 persen.

Di sisi lain, program ini bersifat bulanan, artinya pencairan dana tidak dilakukan secara sekaligus, tapi bertahap setiap bulannya. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) yang memang diberikan tiap bulan.

"Ini bukan program yang habis dalam satu bulan, kan tiap bulan ada di transfer ke penerima manfaat, jadi bukan langsung dihabiskan," jelasnya.

Menurut Febrio, perlindungan sosial malahan jadi program PEN yang paling jalan ketimbang lainnya. Mengingat, datanya yang relatif sudah ada dan skema yang lebih sederhana, sehingga implementasinya lebih cepat.

"Jadi data yang ada bisa digunakan, skemanya juga relatif lebih simpel, dan bisa segera dikasih ke penerima manfaat," kata dia.

Pemerintah sendiri, lanjutnya, meyakini anggaran program perlindungan sosial akan terserap seluruhnya hingga akhir tahun. Dana pencadangan senilai Rp 20 triliun tersebut juga sudah memiliki rencana penggunaannya dan akan segera diimplementasikan.

"Memang proyeksinya sampai akhir tahun akan habis. Harapannya ini untuk keberlanjutan sisi konsumsi, supaya konsumsi di kuartal II-2020 yang tertekan bisa cepat pulih, dan ini untuk masyarakan yang rentan," ucap Febrio.

Untuk diketahui, total anggaran PEN yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun. Terdiri dari anggaran program kesehatan senilai Rp 87,55 triliun dan realisasi baru 7,22 persen hingga 17 Juli 2020.

Anggaran perlindungan sosial senilai Rp 203,9 triliun dan terealisasi 37,96 persen. Lalu, insentif usaha dengan anggaran sebesar Rp 120,61 triliun dan realisasinya 11,2 persen.

Untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dan realisasinya baru sebesar 24,42 persen. Pembiayaan korporasi senilai Rp 53,57 triliun dan realisasinya belum ada alias nol persen.

Serta anggaran untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp 106,11 triliun, dan realisasinya mencapai 6,03 persen.