Hunjaman Kritik Adian Napitupulu soal Pemilihan Direksi dan Komisaris BUMN

Mulanya, mantan aktivis 1998 itu menyoroti pemilihan komisaris dari kalangan milenial hingga para pensiunan di tubuh perusahaan pelat merah.

Adian menganggap kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir tak konsisten. Sebab, banyak pensiunan yang menjabat di BUMN.

Padahal, awalnya Erick mengeluhkannya. Namun, belakangan justru banyak penempatan pensiunan di BUMN.

Tak hanya itu, pria asal Manado itu juga mempermasalahkan kenapa Kementerian BUMN tidak memprioritaskan pemilihan komisaris dari unsur partai koalisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

“Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi, milenial ini pernah deklarasi Erick Thohir for president. Kemudian, beberapa hari kemudian dia diangkat jadi komisaris. Apa iya alat ukurnya deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris?” ujar Adian beberapa waktu lalu.

Menurut mantan aktivis pergerakan mahasiswa ini, penunjukan jabatan komisaris BUMN sangat bermuatan politis.

Padahal, lanjut dia, kalaupun proses pemilihan komisaris BUMN berpedoman pada kompetensi, ada sejumlah kader partai koalisi pemerintah yang dianggap cocok mengisi posisi di perusahaan negara.

Adian kemudian bercerita, Presiden lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Oktober 2019 meminta nama-nama aktivis 1998 yang punya kompetensi menempati jabatan-jabatan publik.

Saat nama-nama diserahkan, hingga kini tak ada satu pun yang mengisi jabatan. Saat menghadap Presiden Jokowi di Istana, Adian mengonfirmasi hal itu ke Presiden.

"Saya harus mengonfirmasi karena ini keinginan Presiden atau bukan,” ujar Adian.

Meski demikian, Adian tak sepakat dengan tudingan bahwa BUMN dijadikan bancakan politik.

"Saya tidak setuju istilah itu. Data saya, sebelum perampingan BUMN, ada 6.000 posisi di BUMN, komisaris dan direksi. Kalau 10 persen orang parpol, itu baru 600 orang. Tidak bisa disebut bancakan politik. Kita harus bedah, isinya siapa saja,” kata Adian dikutip dari Harian Kompas.

Kata dia, jika diangkat jadi komisaris BUMN, kader dari partai politik pendukung pemerintah bisa lebih memahami program dari pemerintah. Tujuannya, agar kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan baik di perusahaan-perusahaan pelat merah.

“Kalau sama-sama berangkat dari partai politik. Kalau kemudian ada yang harus didahulukan, diadu kompetensinya, diadu keberpihakan politiknya. Kenapa? Karena presiden harus memastikan programnya berjalan sampai ke bawah. Siapa yang bisa menjalankan, dia adalah orang yang setuju terhadap ide-ide dari presiden," ungkap dia.

Tak cukup sampai di situ, Adian bahkan menyebut ada 6.200 orang titipan di BUMN, baik yang ditempatkan sebagai direksi maupun komisaris.

“Kenapa saya katakan bahwa ada 6.200 komisaris dan direksi titipan di BUMN? Logikanya sederhana saja, yaitu karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi direksi dan komisaris dilakukan secara tertutup, maka biasanya titipan akan terjadi," ucap Adian dalam keterangannya, Minggu (26/7/2020).

Menurut dia, proses rekrutmen yang transparan sangat penting dilakukan untuk jabatan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah.

Sebab, gaji yang dikeluarkan untuk dua jabatan tersebut berasal dari perusahaan milik negara.

“Lucu dan aneh bagi saya kalau Negara mengeluarkan Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya,” kata Adian.

Saat ini, lanjut Adian, rakyat hanya diyakinkan bahwa proses rekrutmen tersebut berasal dari talent pool yang dibuat Kementerian BUMN. Namun, rakyat tak pernah tahu siapa saja orang-orang yang masuk ke talent pool tersebut dan bagaimana reputasinya.

“Kenapa masyarakat umum tidak bisa ikut melamar secara terbuka? apa yang di tutupi? apa yang dirahasiakan? apa yang disembunyikan? kenapa harus tertutup jika bisa terbuka. BUMN itu bukan Badan Intelijen Negara selayaknya CIA atau M16 yang proses rekrutmennya dirahasiakan. Berhentilah bermain-main seolah BUMN itu film mission impossible,” ucap dia.

Kata Adian, pembukaan lowongan bagi jabatan direksi dan komisaris sebuah perusahaan sudah lazim terjadi. Misalnya, lowongan yang dibuka oleh Perusda Pasar Surya, PT Patralog, PT Bank Jatim dan PT Jateng Petro Energi.

“Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan direksi atau komisaris corporate yang di umumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut,” ujar Adian.

Respons Kementerian BUMN

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut pernyataan Adian Napitupulu membuktikan bahwa sebenarnya politikus PDI-P tersebut tidak mengerti budaya yang ada di korporasi.

“Karena, mana ada perusahaan pernah buka lowongan kerja untuk direksi dan komisaris di media-media atau diumumkan secara terbuka,” ujar Arya dalam keterangannya akhir pekan lalu.

Menurut Arya, pemilihan direksi dan komisaris BUMN memiliki mekanisme tersendiri. Setiap orang yang terpilih menjabat direksi dan komisaris di perusahaan plat merah telah mengikuti serangkaian proses.

“Yang namanya direksi dan komisaris itu dipilih ada prosesnya mencari orang yang tepat, orang yang emang punya kemampuan, orang yang punya latar belakang di industri tersebut,” kata Arya.

Atas dasar itu, Arya menyayangkan pernyataan dari Adian yang menyebut direksi dan komisaris BUMN merupakaan orang-orang titipan.

“Komisaris atau direksinya ya mana pernah terbuka. Jadi lucu, ini bukan jabatan publik. Ini kan posisi korporasi. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Bung Adian Napitupulu ini jadi banyak blundernya. Karena tidak paham budaya korprasi,” ucap dia.

Kementerian BUMN sendiri berkali-kali mengklaim bahwa seleksi pimpinan perusahaan negara dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain.

Pemilihan pimpinan perusahaan negara, baik posisi direksi maupun komisaris BUMN, dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku.