Survei: Mayoritas Masyarakat Akui Bantuan dari Pemerintah Tak Cukup Selama Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 82,8 persen responden mengaku mengetahui adanya bantuan yang diberikan pemerintah pusat yang diberikan untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei nasional bertajuk Penilaian Publik terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid-19 yang dilakukan oleh Cyrus Network pada Senin (27/7/2020).

“Artinya 82,8 persen responden mengetahui adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. 10,8 persen menjawab tidak ada bantuan dari pemerintah. 6,3 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab,” ujar CEO Cyrus Network Eko Dafid Afianto. 

Eko menambahkan, dari 82,8 persen responden tersebut, sebanyak 78,6 persen mengaku mengetahui adanya bantuan tunai dari pemerintah.

Lalu, sebanyak 67,2 persen mengetahui adanya bantuan non tunai berupa sembako, sebanyak 31,6 persen mengetahui adanya pembebasan biaya listrik, dan 8 persen responden mengetahui adanya relaksasi kredit.

Kemudian, sebanyak 6,5 persen responden mengetahui adanya bantuan dari Kartu Prakerja, 3,9 persen mengetahui adanya bantuan penambahan dari program keluarga harapan.

Dalam pertanyaan terkait hal tersebut, para responden boleh menjawab lebih dari satu pertanyaan.

“Ini bukan jumlah orang yang menerima bantuan ya. Tapi yang mengetahui bahwasanya ada bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata Eko.

Sementara itu, terkait pertanyaan apakah para responden menilai bantuan yang diberikan pemerintah sudah mencukupi untuk bertahan hidup selama pandemi Covid-19. Mayoritas responden menyatakan bantuan tersebut tak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya.

“31,8 persen bilang cukup, 68,8 persen sisanya menjawab tidak cukup. Artinya hanya 31,8 persen responden yang menjawab bantuan itu cukup. Sementara 2,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab,” ucap Eko.

Adapun survei tersebut dilaksanakan pada 16-20 Juli 2020 dengan menggunakan metode two stage sampling.

Respondennya terdiri atas laki-laki dan perempuan berusia minimal 17 tahun dengan perbandingan 50:50 persen.

Jumlah respondennya mencapai 1.230 orang yang tersebar di 123 desa di 34 provinsi dengan proporsi tinggal wilayah desa dan kota sebesar 51 persen banding 49 persen.