Salin Artikel

Pernah Dijajah Jepang, Bagaimana Indonesia Menuntut Ganti Rugi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai negara yang pernah terjajah oleh Jepang selama 3,5 tahun, Indonesia diberikan hak untuk meminta ganti rugi kepada negara penjajah. Ini merupakan konsekuensi dari kerugian selama perang atau yang lazim disebut pampasan perang.

Pampasan perang sendiri tak lepas dari tuntutan pihak pemenang perang, dalam hal ini Sekutu dalam Perang Dunia II. Hal ini pula yang menyebabkan, Belanda meski sama-sama menjajah Indonesia, tak dituntut untuk membayar kerugian perang ke Indonesia.

Pampasan perang untuk Indonesia diperoleh dari hasil perjanjian San Francisco yang diprakarsai oleh Amerika Serikat (AS) yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. Indonesia termasuk dalam negara yang diundang dalam kesepakatan tersebut.

Perjanjian San Francisco kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan bilateral antara Indonesia dan pihak Jepang untuk menegosiasikan ganti rugi perang atau pampasan perang.

Lalu sebenarnya apa arti pampasan perang?

Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM, pampasan perang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Repiblik Indonesia dan Jepang.

Disebutkan, bahwa pampasan perang adalah penggantian daripada kerusakan, kerugian dan penderitaan yang telah dialami oleh rakyat Indonesia selama perang dunia kedua.

Kesepakatan pampasan perang Indonesia dengan Jepang ditandatangani pada 20 Januari 1958. Sementara pembayaran ganti rugi perang dilakukan oleh Negeri Sakura secara bertahap.

Dalam Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 1958, dana dari pampasan perang Jepang tersebut digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur besar di berbagai lokasi di Indonesia untuk manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Sejumlah proyek-proyek mercusuar yang dibangun Presiden Soekarno dari dana pampasan Jepang antara lain kompleks GBK, Hotel Indonesia, Monumen Nasional (Monas), Jembatan Ampera, Stasiun TVRI, Gedung Sarinah, dan proyek-proyek besar lainnya di era Orde Lama.

Selain proyek-proyek mercusuar, dana pampasan perang artinya juga mengalir untuk membiayai pembangunan industri yang menyangkut hajat hidup seperti pabrik sandang dan makanan.

Beberapa contoh industri yang dibangun dari dana ganti rugi perang Jepang seperti penambahan produksi beras, tekstil, dan kertas. Termasuk membeli sejumlah kapal untuk angkutan antar-pulau di Indonesia.

"Kebijaksanaan penggunaan pampasan perang untuk usaha-usaha pembangunan yang disebut dalam pasal 1, ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan ditambah Menteri Perhubungan dan Menteri Perburuhan," bunyi Pasal 2 ayat (1).

Sebagai informasi, penyelesaian soal pampasan perang ditetapkan dalam kesepakatan kedua negara pada tahun 1958, pemerintah Jepang telah menyatakan bersedia untuk membayar pampasan perang kepada Indonesia.

Ganti rugi perang ditetapkan sebesar 223.080.000 dollar AS yang diangsur dalam waktu 20 tahun, ditambah dengan penghapusan utang dagang Indonesia pada Jepang sejumlah 117.000.000 dollar AS.

Selain dari itu dalam kerja sama ekonomi, Jepang akan menyediakan kredit sebesar 400.000.000 dollar AS untuk membangun perekonomian Indonesia pasca-merdeka.

Mengutip Statement of Policy tentang Penggunaan Pampasan Perang dan Kerja Sama Ekonomi dengan Jepang, disebutkan pampasan perang ditetapkan karena pendudukan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun, telah mengakibatkan tekanan penderitaan yang merata dan yang sama beratnya pada seluruh bangsa Indonesia.

"Bahwa hasil-hasil pampasan perang dan kerjasama ekonomi itu, bukan merupakan pergantian yang diderita oleh warga negara-warga negara atau badan-badan di masa pendudukan Jepang secara terperinci. Sebab, apabila demikian jumlah itu sangat tidak memadai," bunyi Statement of Policy.

"Bahwa karena itu, maka sesuai dengan rasa keadilan, hasil pampasan perang dan kerjasama ekonomi itu harus dipergunakan sedemikian rupa, sehingga bermutu setinggitingginya bagi kepentingan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang merata baik sekarang maupun hari kemudian," tulis lanjutan Statement of Policy.

"Pemerintah yakin, bahwa dengan demikian, sekalipun hasil-hasil pampasan perang dan kerjasama ekonomi yang tidak seimbang dengan kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh Jepang selama perang itu, hasil-hasil tersebut setidak-tidaknya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat dan semua daerah," bunyi lanjutan Statement of Policy yang ditandatangani Perdana Menteri Djuanda pada 3 Mei 1958.

https://money.kompas.com/read/2020/07/28/094126126/pernah-dijajah-jepang-bagaimana-indonesia-menuntut-ganti-rugi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Targetkan Blok Rokan Bisa Produksi 180.000 Barel per Hari di 2022

Pertamina Targetkan Blok Rokan Bisa Produksi 180.000 Barel per Hari di 2022

Whats New
Generasi Milenial Makin Tertarik Investasi Saham dan Reksa Dana

Generasi Milenial Makin Tertarik Investasi Saham dan Reksa Dana

Earn Smart
Ini Daftar Tiket Pesawat yang Didiskon Hingga 80 Persen di GATF 2021

Ini Daftar Tiket Pesawat yang Didiskon Hingga 80 Persen di GATF 2021

Whats New
Cara Isi Saldo ShopeePay Lewat DANA, Alfamart, dan Indomaret

Cara Isi Saldo ShopeePay Lewat DANA, Alfamart, dan Indomaret

Spend Smart
PPKM Level 3 Serentak Batal, Okupansi Hotel Diprediksi Meningkat

PPKM Level 3 Serentak Batal, Okupansi Hotel Diprediksi Meningkat

Whats New
Garuda Indonesia Tawarkan Diskon Tiket Pesawat Hingga 80 Persen di GATF 2021

Garuda Indonesia Tawarkan Diskon Tiket Pesawat Hingga 80 Persen di GATF 2021

Spend Smart
Juda Agung dan Aida S. Budiman Resmi Jadi Calon Deputi Gubernur BI

Juda Agung dan Aida S. Budiman Resmi Jadi Calon Deputi Gubernur BI

Whats New
Besok, Presiden Jokowi akan Resmikan Bandara Tebelian di Kalbar

Besok, Presiden Jokowi akan Resmikan Bandara Tebelian di Kalbar

Rilis
Indonesia Kembali Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan IMO 2022-2023

Indonesia Kembali Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan IMO 2022-2023

Whats New
Menko Airlangga: Kebijakan Pemulihan Ekonomi Sudah Berada di Jalur yang Benar

Menko Airlangga: Kebijakan Pemulihan Ekonomi Sudah Berada di Jalur yang Benar

Rilis
Erick Thohir Ganti Dirut PT Sang Hyang Seri

Erick Thohir Ganti Dirut PT Sang Hyang Seri

Rilis
Soal Penempatan PMI, Menaker Nilai MoU dengan Malaysia Harus Segera Rampung

Soal Penempatan PMI, Menaker Nilai MoU dengan Malaysia Harus Segera Rampung

Whats New
Dibayangi Ketidakpastian, Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Tembus 5 Persen di 2022

Dibayangi Ketidakpastian, Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Tembus 5 Persen di 2022

Whats New
INACA: Terjadi Fenomena Menarik di Industri Penerbangan Nasional Saat Pandemi

INACA: Terjadi Fenomena Menarik di Industri Penerbangan Nasional Saat Pandemi

Whats New
Menkop UKM Pastikan Debitur KUR Korban Erupsi Semeru Dapat Perlakuan Khusus

Menkop UKM Pastikan Debitur KUR Korban Erupsi Semeru Dapat Perlakuan Khusus

Rilis
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.