Kata Faisal Basri, Indonesia Diprediksi Mengalami Resesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, menyebut Indonesia diperkirakan sulit keluar dari jurang resesi jika melihat kondisi ekonomi saat seperti sekarang.

Selain itu, negara-negara di dunia termasuk negara tetangga, mulai mengumumkan terjadinya resesi di negaranya setelah dua kali atau lebih pertumbuhan ekonominya minus.

Dari hitung-hitungannyaa, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh minus di kuartal II dengan kisaran -2,8 persen hingga -3,9 persen.

"Ayo kita persiapkan kondisi terburuk ini. Yang kita bisa lakukan adalah secepat mungkin kita recovery. Kalau resesi, sudah pasti. Jadi bukan menghindari resesi tapi bagaimana kita cepat recover dan resesinya secetek mungkin. Tidak dalam," ucap dia dikutip dari Antara, Rabu (29/7/2020).

Ekonom Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, krisis kali ini akan berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, maka formula baku tidak memadai untuk mengatasinya.

Ia menambahkan semua negara juga melakukan penanganan yang sama mulai dari melakukan pelebaran defisit hingga paket stimulus serta menurunkan suku bunga.

"Mengingat kondisinya sekarang berbeda, resep baku tidak cukup. Ada dimensi yang harus dikedepankan yakni kesehatan masyarakat dan penyelamatan jiwa manusia. Tidak boleh ada trade off antara ekonomi dan kesehatan," kata dia.

Faisal menuturkan di Indonesia, hampir semua lini merasakan dampak pandemi Covid-19. Mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya ketimpangan global hingga penurunan turis mancanegara.

Khusus di sektor pariwisata, kunjungan turis mancanegara ke Indonesia bahkan turun hingga 80 persen. Maka, kunci utama penanganan dan pemulihan ekonomi adalah penanganan meluasnya virus corona.

"Oleh karena itu, jangan terlalu paksakan. Turis ini bisa jadi ujung tombak recovery dalam waktu dekat. Kuncinya kita mampu menangani virus sehingga semakin banyak negara bersedia tandatangani travel bubble," katanya.

Faisal menambahkan penanganan penyebaran virus menjadi salah satu pertanda dunia memandang Indonesia. Ia mencontohkan kondisi di Malaysia di mana negara itu telah membuka fasilitas kesehatannya untuk orang asing. Namun, fasilitas itu belum dibuka bagi orang Indonesia.

"Contoh Malaysia kasusnya tidak sampai 10 ribu, mereka sudah membuka fasilitas jasa kesehatannya untuk orang asing. Tapi untuk orang Indonesia belum boleh masuk. Ini pertanda betapa dunia melihat kita seperti apa," ujar dia.

Upaya hindari resesi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal melakukan percepatan penyerapan belanja untuk menggenjot perekonomain yang tengah tertekan karena pandemi virus corona (Covid-19).

Dengan demikian, harapannya permintaan dalam negeri bisa meningkat dan dunia usaha juga turut bergerak. Selain itu, investasi juga diharapkan pulih pada semester II tahun ini.

Airlangga mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk membuat perekonomian Indonesia terhindar dari resesi.

"Beberapa hal dilakukan untuk menghindari resesi, dilakukan langkah-langkah extraordinary di kuartal III dan IV, belanja pemerintah akan dilakukan secara besar-besaran," ujar Airlangga dalam keterangannya.

Untuk diketahui, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 607,5 triliun.

Secara lebih rinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun, insentif duia usaha sebesar Rp 120,6 triliun, stimulus untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, dan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun.

Ia mengatakan pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk sektoral serta pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun.

Airlangga yang juga Ketua Umum Golkar itu menjelaskan, implementasi anggaran PEN tersebut dilakukan dengan penempatan dana pemerintah ke perbankan, penjaminan kredit modal kerja, hingga penyertaan modal negara.

Pemerintah pun baru saja melakukan penempatan dana ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan total sebesar Rp 11,5 triliun. Selain itu, pemerintah juga baru saja menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah, yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan anggaran sebesar Rp 16,5 triliun.

"Karena penerimaan asli daerah sebagai dampak yang dialami pemerintah Provinsi DKI misalnya turun Rp 31,13 triliun, dan Provinsi Jawa Barat Rp 4,21 triliun," ujar dia.

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Yoga Sukmana)