Indeks Demokrasi RI Naik, Tapi 6 Indikator Ini Masih Jadi PR

Artinya capaian kinerja demokrasi Indonesia masih berada dalam skala sedang.

IDI 2018–2019 ini dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 1,26 poin (dari 78,46 menjadi 77,20), kenaikan aspek Hak-hak Politik sebesar 4,92 poin (dari 65,79 menjadi 70,71) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 3,48 poin (dari 75,25 menjadi 78,73). 

Kendati naik, Kepala BPS Suhariyanto menyoroti terdapat 6 indikator yang masih berkategori buruk.

Dinyatakan buruk karena angkanya berada di bawah 60,0. Informasi saja, skala indikator dalam IDI di bawah 60 berarti buruk, rentang 60-80 berarti sedang, dan di atas 80 berarti baik.

"Ke depan, ada 6 indikator yang harus terus diperbaiki karena angkanya di bawah 60,0," kata Suhariyanto dalam konferensi video, Senin (3/8/2020).

Aspek pertama yang skalanya masih di bawah 60 adalah ancaman maupun penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, dengan skala 57,35.

Selanjutnya, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD berada di skala 58,63; demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di skala 34,91; Perda yang merupakan inisiatif DPRD di skala 46,16; rekomendasi DPRD kepada eksekutif 16,70; dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemda 53,43.

Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi. 

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu, review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dan sebagainya, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.