Salin Artikel

Motif Komisaris BUMN Rangkap Jabatan: Remunerasi hingga Politik Balas Budi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengungkapkan, ada sejumlah alasan yang membuat adanya fenomena rangkap jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awalnya, kata Alamsyah, beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota Polri/TNI merangkap jabatan di BUMN karena permasalahan remunerasi.

Sebab, ada sejumlah keluhan dari para pejabat di kementerian maupun instansi yang menilai gaji yang diterimanya terlalu kecil.

“Pada saat itu mungkin ada pragmatisme dari pemerintah membiarkan beberapa dari pejabat tersebut rangkap jabatan sambil remunerasi diperbaiki. Namun kebiasaan ini terlalu enak dan berlanjut terus,” ujar Alamsyah dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/8/2020).

Namun, lanjut Alamsyah, setelah beberapa instansi dan kementerian menaikan remunerasi para pejabatnya, tetap saja didapati masih ada pejabat yang rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.

“Sehingga boleh dibilang motifnya bergeser menjadi menurut saya sudah tidak adil dibandingkan pejabat-pejabat lain yang tidak rangkap jabatan. Jadi motifnya lebih selfish, ada keinginan untuk menambah income dengan cara yang berlebihan,” kata Alamsyah.

Tak hanya itu, kata Alamsyah, ditemukan juga adanya motif politik balas budi dalam penunjukan komisaris di BUMN.

“Yang tadinya argumen politik misi, mengawal misi pelayanan publik di BUMN, berubah menjadi politik balas budi dan ini mencemaskan menurut Ombudsman. Motif ini bisa berkembang kemana-mana nanti sebelum menjadi kanker kami berharap agar dilakukan limitasi,” ucap dia.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengungkap, 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan.

Selain itu, terdapat 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman pada 2019.

"Kenapa kami sebut terindikasi, karena seiring dengan waktu, karena ini data 2019, di tahun 2020 ini sebagian ada yang inaktif dan sebagian ada yang aktif. Itu nanti akan menjadi bagian dari konfirmasi kami ke Kementerian BUMN," kata Alamsyah saat telekonferensi, Minggu (28/6/2020).

https://money.kompas.com/read/2020/08/04/181200326/motif-komisaris-bumn-rangkap-jabatan-remunerasi-hingga-politik-balas-budi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Spend Smart
Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Whats New
Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Whats New
Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Whats New
Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Whats New
UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

Smartpreneur
KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

Rilis
LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Whats New
Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Whats New
Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Whats New
Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Rilis
Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Whats New
Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.