Ekonomi RI Minus 5,32 Persen, Sudah Masuk Resesi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) RI pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga 5,32 persen.

Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen.

Kontraksi ini lebih dalam dari ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen, dengan batas bawah 5,1 persen. Lantas, apakah RI sudah masuk dalam jurang resesi ekonomi?

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, Indonesia secara teknikal belum jatuh ke dalam jurang resesi.

Menurut Josua, akan lebih tepat dan objektif bila resesi atau tidaknya ekonomi RI menggunakan pertumbuhan secara tahunan (year on year/yoy).

Sebab, perilaku konsumsi, investasi, dan perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti panen raya, Idul Fitri, Natal, hingga Tahun Ajaran Baru.

"Namun mengingat data PDB Indonesia masih belum menghilangkan faktor musiman, maka teknikal resesi didefinisikan sebagai pertumbuhan tahunan yang mengalami pertumbuhan negatif pada 2 kuartal berturut-turut. Jadi Indonesia belum teknikal resesi," kata Josua kepada Kompas.com, Rabu (5/8/2020).

Adapun di negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), pertumbuhan ekonomi kuartalan telah dilakukan penyesuaian secara musiman.

"Untuk data PDB yang sudah dilakukan penyesuian musiman, maka pada umumnya resesi teknis didefinisikan sebagai pertumbuhan kuartalan mengalami pertumbuhan yang negatif 2 kuartal berturut-turut," pungkas Josua.

Sebelumnya, BPS mengumumkan ekonomi RI terkontraksi 5,32 persen pada kuartal II 2020. Menurut pengeluaran, seluruh komponen kompak mengalami pertumbuhan negatif.

Konsumsi rumah tangga terkontraksi 5,51 persen, investasi/PMTB tumbuh negatif 8,61 persen, ekspor terkontraksi 11,66 persen, konsumsi pemerintah negatif 6,90 persen, LNPRT -7,76 persen, dan impor -16,96 persen.

Dari kontraksi 5,32 persen, konsumsi rumah tangga mencatat kontraksi terdalam sebesar -2,96 persen, diikuti investasi -2,73 persen, konsumsi pemerintah -0,53 persen, konsumsi LNPRT -0,10 persen, dan lainnya -1 persen.