Resesi Bisa Dicegah, Ini Indikator Ekonomi yang Tunjukkan Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Kontraksi ini merupakan yang terdalam sejak kuartal I 1999.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, ada banyak ketidakpastian dalam perkembangan ekonomi ke depan.

Namun sejak Juni 2020, ada beberapa indikator yang mengalami perbaikan. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan mampu membalikkan ekonomi ke zona positif pada kuartal III 2020, yang berujung selamat dari jeratan resesi.

"Di triwulan II memang betul aktivitas ekonomi terhenti karena ada PSBB. Tapi positifnya sejak Juni ada beberapa leading indikator yang mengalami perbaikan," kata Iskandar dalam konferensi video, Rabu (5/8/2020). 

Pada Juni 2020, PMI manufaktur Indonesia membaik jadi 46,9 dibanding Maret 2020 sebesar 27,5. Penjualan kendaraan bermotor membaik sekitar -54,6 persen dari sebelumnya -82,3 persen, pertumbuhan penjualan ritel meningkat jadi 14,4 persen dari -20,6 persen pada Maret.

Begitupun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 77,8 pada Mei menjadi 83,3 pada Juni 2020.

Tak hanya itu, inflasi ini mulai merangkak naik dari 0,02 persen pada Juni 2020 menjadi 0,16 persen pada Juli, yang notabene-nya telah memasuki kuartal III 2020.

"Inflasi inti secara konsep menggambarkan agregat demand dalam negeri. Ini artinya bahwa tanda-tanda menggeliat ekonomi setelah (PSBB) dibuka, itu terlihat," ujar Iskandar.

Berikutnya, beberapa emiten masih berkinerja baik di kuartal II 2020 dengan menunjukkan pertumbuhan laba yang positif. Permintaan ekspor non migas seperti bahan mineral, lemak, CPO, minyak hewan nabati, kembali positif usai ekonomi China mengalami perbaikan di kuartal II 2020.

Permintaan CPO membaik jadi -13,4 persen pada Juni usai mencatatkan -13,7 persen pada Mei. Belum lagi dengan adanya Pilkada di kuartal IV 2020 yang mampu menumbuhkan konsumsi masyarakat.

Dihitung-hitung, dana penyelenggaraan Pilkada bisa mencapai Rp 24 triliun dan dana yang dikeluarkan para calon masing-masing minimal Rp 10 triliun.

"Harapan kita dengan adanya pilkada jadi positif. Jadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kunci utamanya adalah domestik demand. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan salah satunya adalah memberdayakan produksi dalam negeri. Dengan momentum leading indicator terbaru, harapannya pertumbuhannya akan bisa terakselerasi lebih cepat lagi," pungkas Iskandar.