Salin Artikel

Indonesia Terancam Resesi, Pemerintah Diminta Rombak Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Ekonom menilai pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi, menjadi lebih mengarah langsung pada peningkatan konsumsi masayarakat. Sehingga indikator konsumsi rumah tangga bisa tergenjot.

Pandemi Covid-19 memang melumpuhkan perekonomian, seiring dengan adanya kebijakan PSBB dan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga jarak guna mencegah penularan virus. Alhasil, kondisi ini menekan daya beli masyarakat, karena imbas pemotongan gaji dan PHK.

Dalam hal ini, belanja pemerintah memiliki peran sangat penting untuk menopang perekonomian. Sayangnya, di kuartal II-2020 pertumbuhan belanja pemerintah malah minus 6,90 persen, lebih rendah dari penurunan konsumsi rumah tangga yang sebesar 5,51 persen.

"Kalau lihat kuartal kedua, ini cukup aneh, masak pertumbuhan belanja pemerintah bisa lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal harapannya ada di belanja pemerintah untuk dorong perekonomian," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Menurut dia, serapan belanja pemerintah di kuartal II-2020, menjadi catatan yang cukup serius karena malah tertahan di tengah kondisi ekonomi yang melemah. Jika terus berlanjut, ini akan memperdalam kejatuhan ekonomi Indonesia.

Oleh sebab itu, Bhima menilai, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan dengan merombak seluruh stimulus ekonomi yang ada saat ini. Menjadi lebih berfokus pada menjaga daya beli masyarakat dan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sekarang terobosan yang penting adalah pemerintah merobak total seluruh stimulus ekonomi," kata dia.

Ia bilang, stimulus perpajakan yang selama ini diberikan tidak efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Lantaran, penyerapan tenaga kerja belum bisa terjadi seperti yang diharapkan, ditandai dengan PHK yang masih terus terjadi.

Sehingga akan lebih baik jika kebijakan stimulus tersebut dialihkan kepada penerima bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos)

"Jadi seperti pengurangan PPh, keringanan pajak untuk korporasi, sebaiknya diberikan langsung kepada bantuan sosial sehingga berdampak kepada masyarakat yang rentan miskin maupun miskin. Karena itu langsung dibelanjakan oleh mereka," jelasnya.

Sementara insentif pada UMKM, Bhima menilai, pemerintah bisa memberikan hibah modal kerja, dan subsidi internet gratis bagi pelaku UMKM untuk masuk ke digital. Serta insentif yang bisa mendorong pelaku UMKM memiliki protokol kesehatan lebih baik, sehingga memberikan kepercayaan konsumen untuk membeli produk UMKM.

"Stimulus-stimulus di bidang UMKM itu harus di rubah tidak bisa menggunakan skema relaksasi kredit lagi, itu tidak terlalu efektif," katanya.



Sementara, Ekonom BCA David Sumual mengatakan, pemerintah perlu mempercepat serapan belanja dan memastikan keefektifannya untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi di kuartal selanjutnya.

"Pola spending-nya mungkin perlu lebih ke arah konsumsi. (Kebijakan) yang seperti restrukturisasi atau suntikan likuiditas lewat perbankan dan sebagainya, itu agak perlu waktu memang," ujarnya.

Belanja yang mengarah pada peningkatan konsumsi masyarakat bisa dilakukan dengan skema cash for work atau pencairan secara tunai untuk program padat karya. Juga bisa melalui BLT untuk masyarakat yang rentan miskin dan miskin.

Ia mencontohkan, seperti India yang memberikan insentif pada masyarakat lewat akun rekening masing-masing, atau Amerika Serikat yang memberikan cek yang hanya dapat dibelanjakan dalam kurun waktu tertentu.

"Sehingga bisa dibelanjakan langsung, karena kan kebutuhan masyarakat bukan hanya makan dan minum saja. bisa juga untuk anak sekolah dan lainnya," kata David.

Menurut dia, skema dari negara lain dalam pemberian BLT bisa menjadi salah satu contoh yang diterapkan oleh pemerintah. Namun, hal itu perlu juga dipastikan pengawasannya dengan ketat agar benar-benar tepat sasaran.

"Jadi perlu percepatan stimulus terutama ke mereka yang berpendapatan menengah ke bawah dan paling berdampak, seperti (yang kerja di) sektor informal dan penggauran. Saat ini kan ada program kartu prakerja, itu juga harus dioptimalkan," pungkasnya.

https://money.kompas.com/read/2020/08/06/150900826/indonesia-terancam-resesi-pemerintah-diminta-rombak-kebijakan-pemulihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mencegah Kehilangan Perpajakan dari Pengelolaan Dana Desa

Mencegah Kehilangan Perpajakan dari Pengelolaan Dana Desa

Whats New
Soal Rencana Penyehataan Keuangan Wanaartha Life, Ini Kata OJK

Soal Rencana Penyehataan Keuangan Wanaartha Life, Ini Kata OJK

Whats New
6.000 Hektar Lahan di Sumbar Dikebut untuk Peremajaan Sawit Rakyat

6.000 Hektar Lahan di Sumbar Dikebut untuk Peremajaan Sawit Rakyat

Whats New
Tawarkan Bunga Rendah, Simak Syarat Pengajuan dari 5 Jenis KUR Mandiri

Tawarkan Bunga Rendah, Simak Syarat Pengajuan dari 5 Jenis KUR Mandiri

Whats New
Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung Nilai Limit Mulai Rp 100 Jutaan

Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung Nilai Limit Mulai Rp 100 Jutaan

Spend Smart
Telkom Indonesia Buka 22 Lowongan Kerja, Ini Kualifikasinya

Telkom Indonesia Buka 22 Lowongan Kerja, Ini Kualifikasinya

Work Smart
IWIP Berikan Pelatihan Kerja Gratis untuk 17.358 Orang, Tingkat Pengangguran di Halmahera Tengah Turun

IWIP Berikan Pelatihan Kerja Gratis untuk 17.358 Orang, Tingkat Pengangguran di Halmahera Tengah Turun

Rilis
Awal Sesi, IHSG Langsung Melesat 1 Persen

Awal Sesi, IHSG Langsung Melesat 1 Persen

Whats New
Melonjak Rp 10.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Melonjak Rp 10.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Dukung Percepatan Ekosistem Cloud, Biznet Gio dan Lyrid Luncurkan Layanan Otomatisasi Microservice

Dukung Percepatan Ekosistem Cloud, Biznet Gio dan Lyrid Luncurkan Layanan Otomatisasi Microservice

Whats New
Cek Aturan Bagasi Garuda Indonesia Domestik dan Internasional

Cek Aturan Bagasi Garuda Indonesia Domestik dan Internasional

Spend Smart
Bos OJK soal Ancaman Resesi Ekonomi 2023

Bos OJK soal Ancaman Resesi Ekonomi 2023

Whats New
BBM Jadi Penyebab Utama Inflasi September, Airlangga: Masih Terkendali karena Harga Pangan Turun

BBM Jadi Penyebab Utama Inflasi September, Airlangga: Masih Terkendali karena Harga Pangan Turun

Whats New
Gara-gara Promosikan Kripto via Instagram-nya, Kim Kardashian Harus Bayar Rp 19 Miliar ke Otoritas Bursa AS

Gara-gara Promosikan Kripto via Instagram-nya, Kim Kardashian Harus Bayar Rp 19 Miliar ke Otoritas Bursa AS

Earn Smart
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.