Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara stakeholder sawit Indonesia di tengah berbagai macam serangan khususnya dari Uni Eropa.

Menurutnya, serangan itu akan makin sistematis dengan menyasar semua aspek. Pada waktu yang lalu, serangan terhadap sawit berkisar pada dampak ekologis dan sosiologis.

Saat ini, serangan mulai menyasar aspek yang lebih pribadi yaitu, aspek kesehatan. Kampanye negatif yang dimunculkan adalah produk sawit menyebabkan berbagai macam penyakit.

"Meskipun saat ini belum ada larangan medis terhadap produk sawit, tetapi kampanye kencang terhadap hal itu sudah lama dirasakan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020).

Hal itu diungkapkannya saat menerima audiensi pengusaha sawit secara virtual, Rabu (5/8/2020). Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah pejabat lintas kementerian guna membahas tantangan industri sawit di masa depan.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menambahkan, pihaknya ingin implementasi yang lebih konkret dalam menangkal kampanye negatif produk sawit Indonesia. Ia bilang, perlu ada sebuah tim khusus yang melibatkan pemerintah dan pengusaha untuk menangani isu-isu sawit.

“Kita sudah lama tahu masalahnya ada di mana, yang kita perlukan sekarang adalah solusi konkret. Kita ingin yang implementatif dan terarah. Mari bentuk satu tim khusus di mana kita bisa bicara dan merencanakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya," katanya.

Tim tersebut rencananya akan diinisiasi oleh Kemendag yang merupakan leading sector dalam diplomasi perdagangan internasional.

Jerry menekankan, pentingnya kerja sama untuk mendukung antara diplomasi dan kampanye positif sawit. Menurutnya, diplomasi tidak akan berjalan seperti yang diharapkan tanpa ada argumen yang kuat.

"Nah, argumen itu harus kita bangun melalui kampanye wacana baik secara akademis, medis, sosiologis dan lain-lain. Intinya kita harus punya argumen dan kontra wacana yang baik agar bisa berdiplomasi secara efektif," tuturnya.

Ia mengatakan, pemerintah ingin agar industri kelapa sawit makin ramah lingkungan dan makin menyejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, tata kelola bersama antar kementerian perlu terus diperbaiki, seperti dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kita juga harus melihat dari perspektif ekonomi politik bahwa isu sawit bukan semata-mata soal ekologi dan sosiologi tetapi tentu berkaitan kepentingan ekonomi dan politik, karena itu solusi untuk keduanya berjalan beriringan,” pungkasnya.