Pelaku Usaha Juga Dapat Stimulus Tagihan Listrik, Ini Detailnya

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan, stimulus yang diberikan untuk ke-3 golongan tersebut adalah pembebasan ketentuan rekening minimum, atau pemakaian minimum 40 jam nyala.

Stimulus tersebut berlaku untuk golongan sosial 1.300 VA ke atas (S2/1.300VA hingga S3/>200kVA), bisnis 1.300 VA ke atas (B1/1.300 hingga B3/>200kVA) dan industri 1.300VA ke atas (I1/1.300VA hingga I4/30.000kVA).

Dengan demikian, pelanggan hanya perlu membayar tagihan berdasarkan listrik yang dikonsumsi. Sementara, selisih pemakaian dengan ketentuan listrik minimum akan ditutup pemerintah.

"Kalau mereka menggunakan listrik di bawah 40 jam yang termasuk golongan ini misalkan mereka hanya menggunakan 20 jam per bulan, karena 40 jam harus dibayarkan PLN, maka 20 jam (sisanya) yang ditanggung pemerintah," kata Rida, dalam konferensi pers virtual, Selasa (11/8/2020).

Melalui stimulus tersebut, pemerintah berharap dapat meringankan beban pelaku usaha, sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dihindari dan roda perekonomian berputar kembali.

"Kita berharap temen-temen yang berusaha di dalam bisnis dan industri tidak kemudian serta-merta melakukan PHK, tapi kemudian membuka usahanya, lebih banyak memutar perekonomian nasional," tuturnya.

Selain untuk ke-3 golongan tersebut, pembebasan ketentuan minimum ini juga berlaku untuk golongan layanan khusus yang disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

Bukan hanya pembebasan biaya minimum, pemerintah juga membebaskan biaya beban atau abonemen untuk pelanggan sosial 220 VA, 450 VA dan 900VA. Kemudian pelanggan golongan bisnis 900VA dan industri 900VA.

Berbagai stimulus tersebut sudah mulai diterapkan sejak tagihan listrik Juli hingga Desember mendatang. Stimulus ini akan menyasar 1,26 juta pelanggan sosial, bisnis, industri dan layanan khusus dan anggaran untuk stimulus mencapai Rp 3,07 triliun.

"Dananya 6 bulan kurang lebih Rp 3,07 triliun," ucap Rida.