Tahun Depan, Belanja Menhan Prabowo Naik Jadi Rp 137 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja Kementerian Pertahanan sebesar Rp 137 triliun atau tepatnya Rp 136,99 triliun dalam RAPBN tahun anggaran tahun 2021, naik dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 117,9 triliun.

"Kebutuhan Kementerian Pertahanan dalam rangka alutsista dan terutama juga untuk maintenance, itu adalah catching up dari kebutuhan yang selama ini. Jadi kami dalam hal ini tidak melihat sebagai sesuatu deviasi yang sangat besar," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan seperti dilansir dari Antara, Sabtu (15/8/2020).

Ia mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto itu diharapkan juga mampu mendukung industri strategis nasional.

"Dalam Kemenhan ini penekanan kita adalah kemampuan mereka untuk mengeksekusi belanjanya. Seperti Bapak Presiden meminta agar belanja Kemenhan dapat meningkatkan industri-industri strategis yang dimiliki Indonesia," kata dia.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2021, disebutkan belanja Kemenhan terbagi dalam tujuh program, yakni program penggunaan kekuatan sebesar Rp 4,4 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 11,42 triliun.

Kemudian, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 35,4 miliar, program modernisasi alutsista, non alutsista dan sarpras pertahanan Rp 42,65 triliun, program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 1,6 triliun.

Lalu, untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 543,8 miliar. Dan, program dukungan manajemen sebesar Rp 76,28 triliun.

Dalam RAPBN tahun 2021 juga disebutkan pendapatan BLU Kementerian Pertahanan ditargetkan sebesar Rp 3,09 triliun, turun 2,6 persen dari proyeksi tahun 2020 sebesar Rp 3,17 triliun.

Target tahun 2021 itu disusun berdasarkan pertimbangan masa transisi dari penerapan program lama ke program baru serta akibat adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh besar pada penurunan jumlah pasien sehingga berdampak terjadinya penurunan pendapatan rumah sakit.

Prabowo garap lumbung pangan

Menhan Prabowo juga menerima penugasan dari Presiden Jokowi untuk membangun lumbung pangan nasional atau food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Di luar areal (aluvial) gambut, lahan seluas 165.000 hektare disiapkan untuk pengembangan pangan terintegrasi yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pembangunan dan pengelolaannya melibatkan lintas instansi.

”Karena ini cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan kepada Menhan (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) yang tentu didukung Menteri Pertanian dan Menteri PUPR. Di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati,” kata Presiden Joko Widodo dikutip dari Harian Kompas.

Penunjukan Prabowo tentu bukan tanpa alasan. Di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menjelaskan penunjukan Prabowo. Alasannya, bidang pertahanan tak hanya sebatas urusan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Ketahanan pangan juga termasuk di dalamnya.

”Ketahanan di bidang pangan juga jadi salah satu bagian pertahanan. Ini sudah disampaikan Menhan dengan hitung-hitungan cost berapa untuk membangun food estate di Kapuas dan Pulang Pisau,” kata Jokowi.

Di balik itu, Jokowi juga mengenal Prabowo pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia periode 2010-2015 yang saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 juga memiliki visi misi mendorong swasembada pangan.