Luhut: India Lockdown, Ekonominya Jeblok!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pemerintah selalu mengambil keputusan secara terukur karena memiliki data dan informasi, yang paling lengkap.

"Kami kan punya informasi yang paling lengkap. Jadi, proses pengambilan keputusan tidak akan mungkin orang lebih baik dari kami," kata Luhut dilansir dari Antara, Sabtu (15/8/2020).

"Data-data, informasi, dan intelijen kami punya lebih baik sehingga pengambilan keputusan betul-betul dilakukan secara terukur," kata dia lagi.

Ia juga menyebut dengan informasi yang lengkap dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang rinci dan tidak ragu mengecek langsung hingga tingkat bawah, kebijakan akan diputuskan secara terukur.

"Apalagi dengan Presiden Jokowi yang mau ngecek ke bawah, itu betul-betul sangat membuat kita tajam buat keputusan," imbuh mantan Dubes Indonesia untuk Singapura ini.

Luhut pun mengaku sedih melihat banyak kalangan intelektual yang hanya melihat kebijakan sepotong-sepotong lalu langsung memberi komentar.

Ia mencontohkan saat pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di saat banyak pihak mendesak untuk diberlakukan penguncian (lockdown).

"Kita terus terang Maret-April itu agak grogi karena orang desak lockdown. Tapi, kami sarankan Presiden untuk tenang dulu, karena ini barang baru dan kita belum tahu ini," kata Luhut.

"Kita kaji, lihat, akhirnya sepakat jangan lockdown. Padahal, di luar ada yang kasih (pilihan lockdown) meski informasinya cuma satu. Kita (pemerintah) kan dengar semua," tambah Luhut.

Kini, ekonomi sejumlah negara yang menerapkan lockdown jeblok. Sementara Indonesia, yang di awal dikritik karena keputusan PSBB, justru kini dipuji banyak pihak karena berhasil menekan perlambatan ekonomi karena dampak lockdown.

"Begitu terapkan PSBB, India lockdown, negara mana (lakukan) lockdown, boom! Ekonominya jeblok. Sekarang orang puji kita tidak melakukan lockdown ini," kata jenderal purnawirawan TNI AD ini.

Luhut juga menyinggung para intelektual yang kerap mengkritik pemerintah. Menurut dia, para intelektual tersebut mengkritik tanpa mengetahui informasi secara utuh.

"Kita harus bersaing global. Kita enggak boleh introvert, hanya lihat ke dalam. Kita harus lihat ke luar. Kadang-kadang saya sedih melihat intelektual kita itu, hanya melihat sepotong-sepotong, kemudian memberikan komentar," ucap Luhut.

Banyak bandara internasional di Indonesia

Luhut menyebut Indonesia terlalu banyak memiliki bandara berskala internasional. Saat ini Indonesia memiliki 30 bandara berskala internasional.

“Saya melihat airlines hub yang kita miliki terlalu banyak. Tadi saya singgung itu, ada 30 landasan internasional, kenapa harus ada 30?,” ujar Luhut.

Luhut mengakui dahulu dirinya tak menyadari bahwa bandara berskala internasional di Indonesia terlalu banyak. Setelah melihat hasil dari survei, barulah dia menyadarinya.

“Dulu memang mungkin saya termasuk, dulu Pak Menteri Perhubungan juga sama mikirnya. Tapi setelah ada kajian, kita lihat apakah ini enggak kebanyakan, malah yang bikin kebanyakan yang menikmati orang lain,” kata Luhut.

Saat ini, kata Luhut, pemerintah tengah mengkaji mana saja bandara berskala internasional yang akan jadi prioritas.

“Sekarang kami bikin lebih kecil. Kita menjadi pusat, kalau orang mau datang melalui Medan, Jakarta, Jogja, Surabaya, Bali, kemudian Makassar atau Manado. Itu saja yang mau kami lihat sehingga kalau ada konsenterasi itu kita akan jadi lebih hemat,” ucap dia.

(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti, Akhdi Martin Pratama | Editor: Erlangga Djumena, Yoga Sukmana)