Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen, Ekonom: Terlalu Konservatif

Menanggapi proyeksi tersebut, Direktur Riset Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai, pemerintah menaruh target yang terlalu konservatif. Menurut dia, pemerintah bisa lebih progresif untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional.

"Menurut Saya target pertumbuhan ekonomi kita terlalu konservatif, berharap pemerintah lebih progresif. Kita punya potensi tumbuh lebih tinggi, asalkan penanggulangan wabah bisa lebih baik," ungkap Piter kepada Kompas.com, Jumat (14/8/2020).

Piter menilai, seharusnya pemerintah bisa menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2021 lebih tinggi lagi, berkisar 6 persen hingga 7 persen. Tentu untuk mencapainya perlu ditopang dengan program dan anggaran negara yang lebih besar.

Ia mengakui, salah satu kosenkuensi dari anggaran yang besar adalah defisit APBN yang semakin melebar. Tapi menurutnya itu bukan masalah, selama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Terlebih ada Peraturan Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19), telah disetujui DPR menjadi Undang-Undang (UU). Di mana, defisit anggaran diperbolehkan di atas 3 persen terhadap PDB selama tiga tahun, yakni pada 2020, 2021, dan 2022.

"Seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan ruang fiskal yang lebih lebar, yang diberikan oleh Perppu, dengan tujuan untuk Lebih mendorong pertumbuhan ekonomi," sebut Piter.

Adapun, dalam RAPBN 2021 pemerintah menargetkan defisit anggaran menjadi 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang ditargetkan sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp 1.039,2 triliun.