Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Baja Impor dengan SNI Palsu Bisa Ganggu Proyek Infrastruktur Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyitaan 4.600 ton besi baja siku impor oleh kepolisian terkait pemberian label SNI palsu beberapa waktu lalu harus membuka mata pemerintah dan pelaku industri.

Sebab, penggunaan produk besi baja ini berpotensi membahayakan proyek pembangunan yang tengah digenjot pemerintah, khususnya proyek strategis nasional.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, adanya besi baja siku dengan label SNI palsu ini memang cukup mengkhawatirkan bagi proyek infrastruktur.

“Kalau memang produk tersebut memang ditujukan untuk proyek tertentu jelas sangat mengganggu," ungkap Tauhid dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2020).

Apalagi, imbuh Tauhid, jika besi baja tersebut ternyata memiliki kualitas yang rendah. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja saat proses kontruksi bahkan saat proyek tersebut telah resmi beroperasi.

“Kami khawatir yang masuk ke Indonesia barang berkualtas rendah. Akhirnya memang punya umur yang lebih pendek. Apalagi kalau berisiko ada yang kecelakaan dan sebagainya, ini kan yang kita hindari,” sebut Tauhid.

Sebagai informasi, proyek pembangunan tower kelistrikan saat ini menjadi pengguna terbesar dari besi baja siku. Oleh sebab itu, operator dan kontraktor harus kembali memeriksa proyeknya agar jangan sampai menggunakan besi baja impor dengan SNI palsu.

Selain itu, Tauhid juga meminta agar pihak terkait dan pemerintah menelusuri lebih dalam adanya impor besi baja siku berkualitas rendah. Hal ini agar proyek infrastruktur bisa berjalan lancar tanpa adanya potensi kecelakaan kerja.

"Yang saya khawatir juga dilempar ke pasar dalam negeri yang luas. Saya kira perlu penelusuran yang lebih jauh,” ujar dia.

https://money.kompas.com/read/2020/08/20/190903926/baja-impor-dengan-sni-palsu-bisa-ganggu-proyek-infrastruktur-nasional

Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke