Hadapi Resesi Global, Ekonom: Pemerintah Perlu Format Ulang Kebijakan

“Pemerintah harus melihat urgensinya, harus ada langkah politik terobosan dan ini kesempatan pemerintah memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjangnya. Saat ini semua negara sedang mengalami krisis ekonomi, IMF menamai krisis saat ini sebagai "Great Lockdown", belum pernah dilihat di dunia sebelumnya,” ujarnya dalam diskusi BRIEFER.id yang disiarkan secara virtual, Jumat (21/8/2020).

Dia mengatakan, resesi dan krisis ekonomi kini menjadi perhatian seluruh negara. Beberapa negara pun sudah masuk ke jurang resesi sebagai dampak pandemi Covid-19. Resesi dialami Amerika Serikat (AS), Jerman, Korea Selatan, hingga Hong Kong.

Ekonomi Indonesia pada kuartal I/2020 masih tumbuh 2,97 persen. Namun di kuartal II/2020 minus 5,32 persen.

Sementara ekonomi AS minus 32,9 persen pada periode April-Juni 2020. Hal ini merupakan kontraksi yang jauh lebih tajam dibandingkan kuartal I/2020 yang tercatat minus 5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi negatif karena semua mesin ekonomi tak bergerak. Pandemi Corona membuat banyak sektor terhenti karena sejumlah negara menerapkan lockdown," sebutnya.

Hendri mengatakan, kini saatnya pemerintah untuk menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 25 tahun 2020-2045.

RPJP ini lanjut dia, harus disepakati oleh semua pemangku kepentingan. Pemerintah, MPR, DPR, DPR harus sepakat menjadikan RPJP ini menjadi Undang-undang (UU) prioritas sehingga diharapkan penyusunan dan pembahasannya bisa segera dilakukan.

“RPJP Indonesia Emas 2045 ini dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (keluar dari level mediocre), yang berkualitas sehingga bisa memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat dan tentunya yang berkelanjutan," ungkapnya.

Hendri mengatakan, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, RPJP Indonesia Emas ini harus menggunakan pendekatan baru yakni people and natural resources based development strategy.

Pendekatan tersebutbisa memanfaatkan semua sumber daya baik SDA (alam dan budaya) serta SDM dengan kebijakan yang cerdas dan strategis.

“Pendekatan dan strategi negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan dan negara lainnya yang melakukan lompatan ekonomi di saat era bonus demografi tidak bisa di-copy, karena kondisi masyarakat, infrastruktur pendukung dan lingkungan alam kita (Indonesia) berbeda,” jelas dia.