Tunjangan Kinerja TNI Naik 80 Persen di 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah lewat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan menaikkan tunjangan kinerja atau tukin anggota TNI hingga 80 persen di tahun 2021. Peningkatan kesejahteraan prajurit TNI sendiri pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Dikutip dari Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2021, Sabtu (22/8/2020), Kemenhan pada tahun 2021 mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 136,995 triliun.

Pagu anggaran kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut naik dibandingkan tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 117,909 triliun.

Dari pagu anggaran yang akan didapatkan Kemenhan pada tahun depan tersebut, belanja akan diprioritaskan untuk mendukung stimulus ekonomi, kontrak multiyears, carry over dari kegiatan tahun 2020, biaya operasional, dan dukungan operasional pertahanan.

"Pagu anggaran tersebut telah memperhitungkan antara lain alokasi untuk belanja pegawai karena ada rencana kenaikan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 80 persen sesuai janji Presiden RI (Joko Widodo) saat pidato di acara HUT TNI ke-74," bunyi Buku III Himpunan RKA/KL Tahun Anggaran 2021.

Selain untuk kenaikan tukin TNI (tunjangan TNI), alokasi lain yakni belanja barang karena kenaikan anggaran untuk pemenuhan pemeliharaan dan perawatan alutsista kesiapan sampai dengan 70 persen dan pemenuhan kebutuhan BMP sebesar Rp 6,112 triliun.

Lalu penyelesaian pekerjaan yang ditunda tahun anggaran 2020 dan dialokasikan di tahun anggaran 2021 sebesar Rp 11,132 triliun.

Anggaran Kesehatan sebesar Rp 2,941 triliun yang digunakan untuk pelayanan rumkit militer, yang bersumber dari RM, PNBP dan BLU sebesar Rp 1,870 triliun serta rencana upgrade peralatan kesehatan melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp 1,071 triliun.

Di tahun 2021, Kemenhan juga akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan MEF untuk menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI.

Kesejahteraan prajurit TNI juga ditingkatkan dengan pembangunan rumah dinas prajurit sebesar Rp 964,5 miliar yang berasal dari sumber dana SBSN.

Sri Mulyani minta Prabowo bijak kelola anggaran

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bijak dan efisien dalam mengelola anggaran kementerian yang dipimpinnya.

Pasalnya, Kemenhan diberi porsi anggaran paling besar dibanding instansi lainnya yakni sebesar Rp 127 triliun pada 2020.

“Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri," ujar Sri Mulyani.

"Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri. Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan proses yang panjang,” sambungnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menilai Menhan dan Panglima TNI harus duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian.

Jangan sampai kata dia, karena ada pergantian pejabat tinggi Kemenhan atau TNI lalu peralatan yang sudah direncanakan akan dibeli justru diganti sehingga prosesnya harus dimulai lagi dari awal.

Sri Mulyani menganggap selama ini proses pengadaan barang masih ada kelemahan. Dia menginginkan agar proses pengadaan barang di instansi bisa lebih baik lagi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu ingin pelaksanaan anggaran bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sehingga kinerja dari anggaran Kementerian Pertahanan akan lebih baik.

"Untuk belanja prajurit, pegawai dan lain-lain maupun dari sisi belanja barang yaitu untuk pemeliharaan, operasional, dan untuk pembelian barang modal seperti alutsista semuanya bisa dieksekusi sesuai dengan rencana dan dengan baik,” kata dia.