Pemerintah Dinilai Belum Prioritaskan Pengembangan Energi Terbarukan

Hal tersebut terefleksikan dengan target bauran EBT sebesar 23 persen terhadap energi nasional pada 2025, sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menilai, sampai saat ini pemerintah masih belum memprioritaskan pengembangan EBT. Itu tercerminkan dengan masih rendahnya tingkat bauran energi pembangkit listrik yang bersumber dari EBT.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mencatat, sampai dengan Mei 2020, bauran energi pembangkit listrik yang bersumber dari EBT baru mencapai 14,2 persen.

"Saat ini EBT masih menjadi anak tiri dan belum menjadi prioritas," kata Mamit, kepada Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

Oleh karenanya, Mamit menyambut positif Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan (Perpres EBT), yang saat ini sedang difinalisasi oleh pemerintah.

Menurutnya, aturan tersebut mampu memberikan kepastian kepada para pelaku investor EBT. Seperti hal nya dalam pengembalian dana investasi, skema feed in tariff yang akan digunakan dinilai mampu memberikan kepastian kepada pelaku usaha terhadap hal tersebut.

"Saya kira ini merupakan langkah positif agar kegiatan EBT bisa tumbuh," katanya.

Mamit menekankan, pemerintah harus tetap mempercepat proses penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Melalui RUU itu, pengembangan EBT diproyeksi akan mampu tumbuh lebih cepat.

"Yang ditunggu saat ini oleh investor adalah kepastian hukum," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, FX Sutjiastoto, mengatakan keberadaan Perpres terkait harga listrik EBT dinilai menjadi penting untuk menggenjot realisasi bauran energi ramah lingkungan.

Selain mengatur harga EBT, Perpres tersebut juga akan memberikan insentif kepada pelaku usaha, sebagai salah satu bentuk stimulus dari pemerintah.

"Fasilitas ini diharapkan mendukung pendanaan bagi dunia usaha mereka," kata Sutjiastoto.