Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Penguatan Perlu Ditekankan ketimbang Terbitkan Perppu Reformasi Sistem Keuangan

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Drajad H. Wibowo menyarankan untuk memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada dibanding menerbitkan Perppu.

Lembaga-lembaga yang sudah ada dan perlu dikuatkan adalah lembaga yang masuk dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Misalnya penguatan LPS, perampingan dalam proses penanganan bank gagal maupun bermasalah. Dan yang krusial adalah memastikan dananya (untuk menangani bank gagal) tersedia," kata Drajad dalam konferensi video, Selasa (1/9/2020).

Dia menuturkan, penerbitan Perppu bisa membahayakan stabilitas fiskal dan moneter. Tidak ada negara manapun yang merombak sistem keuangan sehingga penerbitan Perppu bukan best practice internasional.

Bahkan, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih anjlok dan mengalami resesi pun tidak melakukan perombakan. Apalagi, perombakan sistem keuangan bukan best practice internasional.

Di masa pandemi, negara-negara di dunia justru menempuh jalur ganda, yakni memperbaiki penyebaran pandemi sekaligus mengucurkan stimulus ekonomi yang masif. Tidak ada wacana perombakan sistem keuangan yang mencederai independensi moneter.

"Jadi dengan kondisi seperti itu, saya lihat bahwa rencana penerbitan Perppu tidak logis, mempunyai risiko, dan tidak akan efektif," tuturnya.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani mengatakan, penerbitan Perppu bukan solusi yang bisa digunakan untuk menangani pandemi Covid-19.

Sepakat dengan Drajad, penguatan lembaga sistem keuangan nasional lebih ditekankan alih-alih menerbitkan Perppu. Penguatan bisa dilakukan melalui revisi UU dari masing-masing lembaga.

"Jadi harus lebih banyak konsolidasi antara regulator sehingga masing-masing punya persepsi yang sama tentang penanganan suatu hal. Kalau Perppu saya rasa tidak menjadi solusi saat ini," pungkasnya.

https://money.kompas.com/read/2020/09/01/193300826/penguatan-perlu-ditekankan-ketimbang-terbitkan-perppu-reformasi-sistem

Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke