Soal Perbandingan Anggaran PEN 2021 dengan 2020, Sri Mulyani: Itu Tidak "Apple to Apple"

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, membandingkan alokasi anggaran PEN antara tahun ini dan tahun 2021 bukan komparasi yang sebanding. Sebab tahun depan, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk Kementerian/Lembaga hingga lebih dari Rp 200 triliun.

"Jangan bandingkan PEN Rp 695 triliun dengan Rp 365 trilliun, itu tidak apple to apple, karena Rp 365 triliun itu tidak ada pengalokasian ke K/L," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan DPR RI, Rabu (2/9/2020).

Bendahara Negara itu pun mengatakan, tahun depan pemerintah selain mengalokasikan anggaran untuk PEN, alokasi anggaran untuk K/L pun meningkat menjadi Rp 1.029,86 triliun. Sementara tahun ini, anggaran untuk K/L sebesar Rp 909,6 triliun.

"Maka total belanja kelihatannua tetap di Rp 2.700an triliun tetapi komposisinya berbeda," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan, beberapa program yang tahun ini masuk di dalam program PEN namun merupakan program reguler dari K/L, maka tahun depan akan dikembalikan ke K/L yang bersangkutan.

Harapannya, dengan penganggaran yang sudah terlebih dahulu dilakukan serapannya akan lebih besar.

"Di 2021 masuk di K/L agar dari sekarang sudah direncanakan penganggaran, sehinga situasi seperti hari ini, yaitu penyerapannya terhalang, tidak kembali terjadi di 2021," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati menyebutkan, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga pertengahan Agustus mencapai Rp 174,79 trilliun, atau 25,1 persen dari keseluruhan pagu anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi, program dengan desain simpel dan bukan program khusus yang dibentuk untuk PEN lebih mudah direalisasikan. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk program-program baru.

"Evaluasi program PEN, maka kami melihat program yang desainnya simpel dan sudah memiliki existing maka bisa dieksekusi cepat, seperti pemberian bansos PKH, kartu sembako bisa cepat. Namun apabila belum, dan merupakan program usulan baru, kami melihat ada yang betul-betul sangat challenging sehingga eksekusinya butuh waktu," kata Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/8/2020).