2021, Ditjen Migas ESDM Dapat Anggaran Hampir Rp 2 Triliun, Buat Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Migas Kementerian ESDM) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 1,9 triliun pada 2021.

Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, sebanyak 87,1 persen dari anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja publik fisik, seperti halnya pengembangan jaringan gas kota (jargas) dan pemberian converter kit untuk petani dan nelayan.

"Pagu Ditjen Migas di TA (Tahun Anggaran) 2021 adalah sebesar Rp 1.995,4 miliar, sebagian besar dari pagu tersebut akan digunakan untuk belanja publik fisik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya, dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Kamis (3/9/2020).

Lebih lanjut, Ego menjelaskan, Belanja Publik Fisik yang sebesar 87,18 persen atau sebesar Rp1.739,57 miliar akan digunakan untuk pembangunan jaringan gas, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk nelayan dan petani, serta studi pendahuluan pembangunan Jargas.

Secara terperinci, kegiatan infrastruktur Ditjen Migas di tahun anggaran 2021 yang menyentuh kepentingan langsung kepada masyarakat tersebut yaitu, untuk jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 120.776 sambungan rumah (SR) di 21 lokasi dengan jumlah anggaran Rp 1,2 triliun.

Kemudian, Ditjen Migas akan melakukan pembagian converter kit untuk nelayan sebanyak 25.000 unit di 22 provinsi dengan jumlah anggaran Rp 247, 5 miliar dan untuk petani sebanyak 25.000 unit di 14 provinsi dengan jumlah anggaran Rp 206,25 miliar.

"Ditjen Minyak Dan Gas Bumi juga mengalokasikan anggaran untuk Studi Pendahuluan Pembangunan Jargas dengan Skema KPBU di 10 lokasi dengan anggaran Rp 8 miliar dan Layanan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur dengan anggaran Rp 48,34 miliar," ucap Ego.

Sebagai informasi, Kementerian ESDM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7 triliun pada 2021.

Pagu tersebut mengalami penyesuaian atau naik 2,94 persen dibanding pagu indikatif yang diajukan sebesar Rp 6,8 triliun.