Pemerintah Siapkan Rp 3,3 Triliun untuk Bayar DP Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pemerintah menggelontorkan pembayaran uang muka (DP) tahun ini untuk vaksin Covid-19 mencapai Rp 3,3 triliun.

“Seluruh dana yang disiapkan Rp37 triliun untuk program multiyear,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Minggu (6/9/2020).

Airlangga juga mengungkapkan angka pemulihan atau recovery rate di Indonesia mencapai 71,7 persen atau lebih tinggi dari global dan angka kematian mencapai 4,2 persen.

Sementara itu, hingga saat ini beberapa kandidat vaksin virus corona masih dalam tahap pengujian di Indonesia, di tengah para produsen dari sejumlah negara di dunia berlomba menemukan vaksin tersebut.

Seperti di ketahui saat ini sedang dilakukan uji klinis fase III vaksin Covid-19 bekerja sama dengan perusahaan asal China, Sinovac dan produksinya dilakukan BUMN Bio Farma.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa diperkirakan ada sekitar 160 juta warga Indonesia yang diproritaskan mencapatkan vaksin, per orang membutuhkan dua dosis.

Apabila uji klinis usai, kandidat vaksin itu akan didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ditargetkan pada Januari 2021.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan vaksin sendiri yakni vaksin Merah Putih yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

Vaksin Merah Putih dijadwalkan bisa menyelesaikan uji coba pada hewan pada akhir 2020. Setelah uji itu efektif, bibit vaksin akan diserahkan kepada Bio Farma untuk kemudian dilakukan uji prakilinis dan klinis.

Harga vaksin Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir, menyampaikan bahwa harga vaksin Covid-19 tergantung pada penjual.

"Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual, yang tetapkan bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu vaksin merah putih harus kita buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin kita tetapkan harganya," ujar Erick.

Kendati demikian, ia mengatakan kualitas vaksin tetap sama meski ada perbedaan harga.

"Jadi kalau ditanya vaksin kenapa ada yang 5 dolar, 8 dolar, 20 dolar. Kalau dibilang karena kualitas? Tidak juga, karena semuanya bagus, sudah uji klinis ketiga," kata Erick.

Menurut dia, perbedaan harga vaksin corona bisa disebabkan oleh biaya penemuan yang mahal atau kapasitas produksi yang rendah.

Erick menyampaikan pemberian vaksin dilakukan dengan dua skema, yakni subsidi pemerintah dan mandiri.

"Apakah ketika vaksin yang menjadi bantuan pemerintah yang murah? Ya enggak juga. Negara hadir untuk rakyat. Pemerintah akan menggratiskan untuk yang memerlukan termasuk dokter dan perawat berdasarkan data," jelas Erick.

Untuk vaksin mandiri, lanjut dia, pihaknya telah mengomunikasikan dengan para pengusaha agar turut membantu menjaga keuangan negara.

"Kita ketemu Kadin, jangan juga mereka merasa diperas. Saya minta pengusaha jadi bagian yang mandiri," kata dia.